Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Turunkan Foto Gibran Usai Putusan MK
Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Andri Setiawan, memutuskan untuk menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang selama ini terpasang di ruang kerjanya. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk sikap politik usai Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024.
Kepada awak media, Andri mengaku merasa malu masih memajang foto putra Presiden Joko Widodo tersebut. Menurutnya, putusan MK telah memberikan gambaran jelas mengenai proses politik yang berlangsung selama ini, sehingga ia menilai pemasangan foto itu sudah tidak lagi relevan dengan sikap politiknya.
"Saya merasa malu karena foto itu masih terpampang. Setelah mendengar putusan MK, saya memutuskan untuk menurunkannya," ujar Andri di Sukabumi, Kamis.
Sikap Politik Pasca Putusan MK
Andri menjelaskan, keputusan menurunkan foto Gibran bukan tanpa alasan. Ia menyebut putusan MK sebagai momentum untuk melakukan refleksi atas dinamika politik nasional, khususnya terkait pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden yang sempat menuai polemik di tengah masyarakat.
Menurutnya, sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk menampilkan sikap yang konsisten dengan aspirasi konstituen. Ia mengaku telah menerima banyak masukan dari warga yang mempertanyakan sikap politiknya setelah putusan MK dibacakan.
"Saya tidak ingin dianggap tidak peka terhadap apa yang dirasakan masyarakat. Foto itu simbol, dan simbol itu harus sejalan dengan sikap politik yang saya ambil," katanya.
Respons Warga dan Pengamat
Langkah Andri menuai beragam respons dari masyarakat Kota Sukabumi. Sebagian warga mengapresiasi sikap tegas tersebut sebagai bentuk konsistensi politik. Namun, tidak sedikit pula yang menilai keputusan itu sebagai langkah politis menjelang agenda politik berikutnya.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Rizal Maulana, menilai keputusan menurunkan foto pejabat publik bukan hal baru dalam dinamika politik lokal. Menurutnya, hal itu sering kali menjadi penanda pergantian sikap politik elite terhadap kekuasaan.
"Menurunkan foto bisa dimaknai sebagai sinyal politik. Namun, publik tentu berharap sikap itu diikuti dengan kinerja yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar simbol," jelas Rizal.
Imbauan Menjaga Kondusivitas
Di sisi lain, Andri mengimbau masyarakat untuk menyikapi putusan MK dengan tenang dan tetap menjaga kondusivitas daerah. Ia menekankan bahwa perbedaan sikap politik adalah hal wajar dalam demokrasi, tetapi persatuan dan keamanan tetap menjadi prioritas utama.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali fokus pada agenda pembangunan daerah. Menurutnya, energi politik sebaiknya dialihkan untuk mendukung program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga Kota Sukabumi.
"Demokrasi sudah berjalan. Sekarang saatnya kita kembali bekerja untuk rakyat. Jangan sampai perbedaan politik memecah persaudaraan di tengah masyarakat," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, foto Gibran di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi sudah tidak lagi terpasang. Sejumlah staf dan pengunjung mengaku melihat langsung perubahan tersebut saat berkunjung ke ruang kerja Andri pada Kamis siang.
Komentar (0)