Jakarta masih menghadapi persoalan serius terkait kemacetan lalu lintas dan pengelolaan sampah yang belum tuntas. Dua isu ini menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendorong perbaikan tata kelola transportasi dan persampahan di ibu kota. Dorongan itu muncul seiring meningkatnya keluhan warga terhadap waktu tempuh yang panjang serta penumpukan sampah di sejumlah titik.
Kemacetan dan Sampah Jadi Sorotan
Kemacetan di Jakarta bukan hal baru. Setiap hari, jutaan perjalanan dilakukan warga menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Keterbatasan kapasitas jalan, pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi, serta belum optimalnya integrasi antarmoda menjadi penyebab utama. Kondisi ini diperparah oleh keberadaan aktivitas yang menimbulkan hambatan samping, seperti parkir liar dan pedagang kaki lima di badan jalan.
Di sisi lain, persoalan sampah juga belum terselesaikan. Volume sampah harian yang dihasilkan Jakarta terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang menjadi muara utama, namun kapasitasnya kian terbatas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut mempercepat pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilahan, daur ulang, dan pengolahan mandiri di tingkat kelurahan.
Dorongan DPR untuk Perbaikan
DPR menilai dua persoalan itu membutuhkan langkah konkret dan terukur. Anggota dewan mendorong pemerintah daerah memperbaiki manajemen transportasi, termasuk memperkuat layanan angkutan umum massal, menata parkir, serta menegakkan aturan lalu lintas secara konsisten. Selain itu, DPR menyoroti perlunya penambahan armada dan perluasan jangkauan layanan angkutan umum agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.
Terkait sampah, DPR mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah, penguatan bank sampah, serta penerapan sanksi bagi pelanggar aturan persampahan. Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga dinilai perlu dievaluasi agar pelaksanaannya lebih efektif. DPR meminta pemerintah daerah menyusun peta jalan yang jelas dengan target dan indikator capaian yang dapat diawasi publik.
Transportasi Publik sebagai Solusi
Pengamat transportasi menilai perbaikan layanan angkutan umum menjadi kunci mengurangi kemacetan. Integrasi tarif, jadwal, dan rute antarmoda perlu diwujudkan agar perpindahan penumpang lebih mudah. Pembangunan transportasi berbasis rel, seperti MRT, LRT, dan kereta Commuter Line, harus dibarengi dengan penyediaan kawasan parkir terpadu di stasiun. Dengan begitu, warga memiliki alternatif yang nyaman dan terjangkau.
Selain itu, manajemen lalu lintas seperti sistem satu arah, ganjil-genap, dan pembatasan kendaraan perlu dievaluasi berdasarkan data. Penerapan teknologi seperti lampu lalu lintas adaptif dan kamera pemantau dapat membantu mengurai kepadatan di persimpangan. Penegakan hukum terhadap pelanggar juga harus konsisten agar aturan berjalan efektif.
Pengelolaan Sampah dari Sumbernya
Untuk sampah, pendekatan dari hulu ke hilir menjadi pilihan. Pemilahan sampah organik dan anorganik di rumah tangga perlu digalakkan. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pakan maggot, sedangkan sampah anorganik didaur ulang. Fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, seperti komposter dan mesin pencacah, perlu diperbanyak. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat peran RT/RW dan kelurahan dalam pengawasan.
Pendekatan ekonomi sirkular dinilai dapat mengurangi beban TPST Bantargebang. Pengomposan dan daur ulang tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga membuka peluang usaha bagi warga. Namun, upaya ini membutuhkan dukungan anggaran, pelatihan, dan pasar bagi produk daur ulang. Tanpa itu, program pengurangan sampah berisiko berjalan tanpa hasil signifikan.
Harapan Warga
Warga berharap perbaikan tata kelola transportasi dan persampahan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Kemacetan yang berkurang menghemat waktu dan biaya perjalanan, sekaligus menurunkan polusi udara. Pengelolaan sampah yang baik membuat lingkungan lebih bersih dan sehat. Kedua hal ini saling terkait karena tumpukan sampah di jalan dan saluran air dapat memperparah banjir serta menghambat arus lalu lintas.
DPR menegaskan akan mengawasi pelaksanaan program-program tersebut melalui rapat kerja dan kunjungan lapangan. Evaluasi berkala diperlukan agar kebijakan tidak berhenti pada perencanaan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, persoalan macet dan sampah di Jakarta diharapkan dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
Komentar (0)