Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah dan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur serta sebagian pekerja swasta apabila kualitas udara ibu kota masuk kategori berbahaya. Usulan itu disampaikan menyusul memburuknya kondisi udara Jakarta yang dinilai berpotensi mengganggu kesehatan warga, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Menurut dia, kebijakan pembatasan aktivitas di luar ruang tidak seharusnya hanya menjadi wacana responsif ketika kualitas udara sudah memburuk. Pemerintah provinsi diminta menyiapkan skema yang terukur, termasuk indikator dan ambang batas yang jelas, sehingga keputusan dapat diambil cepat tanpa menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Kualitas Udara Jakarta Jadi Perhatian Serius
Kondisi udara Jakarta dalam beberapa waktu terakhir kembali menjadi perhatian publik. Pemantauan kualitas udara yang dilakukan sejumlah lembaga, baik pemerintah maupun lembaga independen, kerap menempatkan Jakarta pada kategori tidak sehat, bahkan pada jam-jam tertentu berada pada tingkat yang lebih buruk. Polusi udara disebut tidak hanya berdampak pada kenyamanan beraktivitas, tetapi juga berisiko memicu gangguan pernapasan, iritasi mata, hingga memperburuk penyakit bawaan pada kelompok rentan.
Masalah tersebut dinilai bukan persoalan musiman semata. Selain faktor cuaca dan musim kemarau yang membuat polutan mudah mengendap, sumber emisi dari sektor transportasi, aktivitas industri, pembangkit listrik, serta pembakaran terbuka turut berkontribusi terhadap buruknya kualitas udara di kawasan aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Usulan PJJ dan WFH agar Dipertimbangkan
Dalam pandangan DPRD DKI, kebijakan PJJ dan WFH dapat menjadi instrumen mitigasi jangka pendek untuk menekan paparan warga terhadap udara kotor sekaligus mengurangi volume kendaraan di jalan. Kedua kebijakan itu pernah diterapkan pada masa pandemi dan dinilai memiliki preseden operasional, mulai dari pengaturan jadwal belajar, pemanfaatan platform digital, hingga mekanisme pengawasan kehadiran aparatur.
Namun, legislator menekankan agar penerapan kebijakan tersebut tidak dilakukan secara serampangan. Pemerintah provinsi perlu menetapkan kriteria yang objektif, misalnya berdasarkan hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara (ISPU) dalam periode tertentu, bukan berdasarkan penilaian sesaat. Dengan begitu, keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menimbulkan polemik.
Butuh Ambang Batas dan Koordinasi Antarperangkat
DPRD mendorong koordinasi lintas perangkat daerah, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Koordinasi itu diperlukan untuk menyusun prosedur tetap, mulai dari tahap peringatan dini, pengumuman resmi kepada sekolah dan dunia usaha, hingga skenario belajar dan bekerja campuran atau hibrida.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan kebijakan tidak mengganggu proses belajar siswa secara berkelanjutan. PJJ dinilai perlu disertai pengawasan mutu pembelajaran, dukungan akses internet, dan penyesuaian beban tugas. Sementara untuk WFH, perlu dipilah jenis pekerjaan yang memungkinkan dilakukan dari rumah agar layanan publik tetap berjalan.
Dampak Kesehatan dan Kelompok Rentan
Paparan polusi udara berkepanjangan disebut berisiko meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), memperparah asma, serta berdampak pada kesehatan ibu hamil dan anak. Karena itu, DPRD meminta dinas kesehatan memperkuat pemantauan kasus penyakit terkait polusi dan menyiapkan layanan kesehatan yang memadai di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Selain kebijakan jangka pendek, legislator menyoroti pentingnya penanganan akar masalah. Penegakan hukum terhadap sumber pencemar, pengujian emisi kendaraan secara berkala, percepatan elektrifikasi transportasi publik, penambahan ruang terbuka hijau, serta pengawasan terhadap aktivitas industri dinilai menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda.
Transparansi Data dan Edukasi Publik
DPRD juga meminta pemerintah provinsi menyajikan data kualitas udara secara terbuka dan mudah diakses warga, termasuk melalui kanal resmi. Transparansi data dinilai penting agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas, misalnya mengurangi kegiatan luar ruang saat kualitas udara memburuk, menggunakan masker, atau memanfaatkan penyaring udara di dalam ruangan.
Selain itu, edukasi publik mengenai risiko polusi perlu digencarkan, terutama di lingkungan sekolah dan permukiman padat. Menurut DPRD, kesadaran warga untuk melindungi diri harus dibarengi dengan kepastian kebijakan dari pemerintah, bukan sekadar imbauan.
Usulan PJJ dan WFH ini diharapkan menjadi bagian dari rencana pengendalian pencemaran udara yang lebih menyeluruh. DPRD menyatakan akan mengawasi tindak lanjut pemerintah provinsi, termasuk melalui rapat kerja dengan perangkat daerah terkait, agar persoalan kualitas udara tidak hanya menjadi perhatian saat kondisinya sedang memburuk.
Komentar (0)