Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang bertumpu pada potensi masing-masing daerah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan kokoh apabila tidak ditopang oleh kekuatan ekonomi di tingkat daerah, terutama di kabupaten, kota, dan desa. Pernyataan itu disampaikan Wamendagri di hadapan sejumlah kepala daerah, perangkat pemerintah provinsi, serta pelaku usaha dalam sebuah forum yang membahas pembangunan ekonomi kewilayahan.
Bima Arya menilai selama ini pembangunan ekonomi kerap dipandang sebagai urusan pemerintah pusat. Padahal, sebagian besar kewenangan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya berada di tangan pemerintah daerah. Karena itu, ia mendorong setiap daerah memiliki peta jalan ekonomi yang jelas, tidak sekadar meniru kebijakan daerah lain, tetapi benar-benar disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Pertumbuhan Nasional Bergantung pada Kekuatan Daerah
Dalam pandangan Wamendagri, struktur pemerintahan yang desentralistis memberikan ruang besar bagi daerah untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Anggaran transfer ke daerah yang jumlahnya signifikan setiap tahun seharusnya diarahkan pada kegiatan produktif yang menciptakan lapangan kerja, bukan semata belanja rutin. Ia menekankan bahwa kemandirian fiskal daerah merupakan prasyarat agar pembangunan tidak selalu bergantung pada dana pusat.
Bima Arya juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah. Program prioritas nasional, seperti pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, hanya akan berhasil apabila diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional di tingkat lokal. Daerah, menurutnya, perlu lebih aktif merespons dinamika ekonomi dengan kebijakan yang cepat dan tepat sasaran.
Menggali Potensi Unggulan Setiap Wilayah
Indonesia memiliki keragaman potensi yang sangat besar, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Setiap daerah, kata Wamendagri, memiliki keunggulan komparatif yang harus dikenali secara cermat sebelum merumuskan kebijakan pembangunan. Ia menilai pemetaan potensi belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga banyak peluang ekonomi yang tidak tergarap optimal.
Menurutnya, identifikasi potensi harus didukung data yang akurat dan terpadu. Ketersediaan data menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan sektor mana yang layak diprioritaskan, berapa kebutuhan investasi, dan bagaimana rantai pasok dibangun. Tanpa data yang baik, perencanaan pembangunan berisiko tidak tepat sasaran dan rawan tumpang tindih dengan program lain.
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal
Wamendagri menekankan peran kelembagaan ekonomi lokal, seperti badan usaha milik desa, koperasi, dan kelompok usaha bersama, sebagai penggerak ekonomi di tingkat akar rumput. Lembaga-lembaga itu dinilai perlu dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan kapasitas pengelola juga menjadi kunci agar badan usaha desa tidak sekadar menjadi formalitas administratif.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah mempermudah proses perizinan usaha, menyederhanakan regulasi yang menghambat, serta membuka akses pasar bagi produk lokal. Kebijakan belanja barang dan jasa daerah dinilai dapat menjadi instrumen efektif untuk menumbuhkan permintaan terhadap produk usaha kecil di wilayah setempat, sepanjang tetap mengikuti prinsip efisiensi dan persaingan yang sehat.
Hilirisasi dan Konektivitas Ekonomi Daerah
Bima Arya menyoroti pentingnya hilirisasi di tingkat daerah. Selama ini banyak daerah menghasilkan bahan mentah tanpa nilai tambah, sehingga keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati wilayah lain. Pengolahan produk di daerah asal, menurutnya, dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi lokal.
Untuk mendukung hal tersebut, konektivitas menjadi syarat penting. Jalan, pelabuhan, jaringan listrik, dan infrastruktur logistik yang memadai akan menurunkan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing produk daerah. Wamendagri juga menyoroti peran digitalisasi sebagai peluang bagi pelaku usaha kecil untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor, melalui pemanfaatan platform perdagangan elektronik dan sistem pembayaran digital.
Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola
Menurut Wamendagri, ekosistem ekonomi daerah tidak akan berjalan tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Aparatur pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan analisis kebijakan, pengelolaan anggaran, dan pemahaman terhadap dinamika pasar. Pengembangan keterampilan masyarakat, terutama generasi muda, dinilai penting agar tenaga kerja lokal mampu mengisi peluang yang tumbuh di daerahnya sendiri.
Aspek tata kelola juga menjadi perhatian. Bima Arya mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Pengawasan aparat pengawas intern pemerintah daerah dinilai perlu diperkuat agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam membangun perekonomian daerah.
Sinergi Lintas Sektor sebagai Kunci
Wamendagri menutup dengan menekankan bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan kerja bersama. Kementerian Dalam Negeri, menurutnya, berperan sebagai fasilitator yang mendorong koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk melalui asosiasi kepala daerah. Sinergi lintas sektor diyakini mampu mempercepat terwujudnya ekosistem ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional berdiri di atas fondasi yang kuat.
Komentar (0)