Pembacaan kembali Resolusi Jihad menandai 81 tahun peristiwa yang menjadi salah satu titik balik sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam peringatan yang digelar di lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, cicit pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari membacakan teks resolusi yang kali pertama diputuskan pada 22 Oktober 1945 itu. Pembacaan dilakukan di hadapan jajaran pengurus pesantren, santri, dan sejumlah tamu undangan.
Resolusi tersebut dibacakan dengan diiringi pembacaan salawat dan doa bersama. Panitia menyebut pembacaan kembali naskah berusia lebih dari delapan dekade itu sebagai upaya merawat ingatan kolektif atas peran ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan. Kegiatan itu juga dirangkai dengan diskusi sejarah dan penampilan kesenian bernuansa pesantren.
Latar Sejarah Resolusi Jihad
Resolusi Jihad lahir dari rapat besar yang digelar di kantor Pengurus Besar Ansor Nahdlatul Ulama, Jalan Bubutan, Surabaya, pada 21–22 Oktober 1945. Rapat itu dihadiri sejumlah ulama dan tokoh pergerakan dari berbagai daerah. Situasi saat itu berada dalam tekanan berat: tentara Sekutu yang membawa Netherlands Indies Civil Administration (NICA) mulai masuk ke Surabaya, sementara pemerintah Republik Indonesia baru berusia beberapa pekan.
Dalam forum tersebut, KH Hasyim Asy'ari membacakan fatwa yang kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad. Fatwa itu memuat sejumlah ketentuan pokok. Pertama, hukum berperang melawan penjajah yang membawa NICA bersama Sekutu adalah fardhu ain bagi setiap Muslim yang berada dalam radius sekitar 94 kilometer dari lokasi bentrokan. Kedua, kewajiban tersebut berlaku bagi mereka yang memiliki kemampuan, dengan prioritas bagi penduduk yang berada di wilayah terdekat. Ketiga, umat Islam yang berada di luar jangkauan radius diminta membantu secara material maupun moral.
Keputusan itu tidak berhenti sebagai seruan moral. Seruan tersebut menyebar cepat ke berbagai pesantren dan menjadi salah satu pemicu mobilisasi massa serta laskar dalam Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Peristiwa itu kemudian dikenang sebagai salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah revolusi kemerdekaan, yang lantas menjadi dasar penetapan Hari Pahlawan.
Dari Fatwa ke Hari Santri Nasional
Jejak Resolusi Jihad juga tercatat dalam kebijakan negara. Melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, pemerintah menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Penetapan itu merujuk pada tanggal keputusan Resolusi Jihad serta peran santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan. Sejak itu, peringatan Hari Santri digelar setiap tahun dengan beragam kegiatan, mulai dari upacara, kirab, hingga pembacaan kembali naskah resolusi.
Dalam beberapa tahun terakhir, pembacaan Resolusi Jihad menjadi bagian rutin dari rangkaian peringatan Hari Santri di sejumlah daerah. Tradisi tersebut tidak hanya berlangsung di pesantren, tetapi juga di kantor pemerintah daerah dan lembaga pendidikan keagamaan. Pemerintah daerah di berbagai wilayah turut melibatkan santri dalam kegiatan kirab dan ziarah ke makam para ulama.
Makna Pembacaan Kembali
Pembacaan kembali naskah Resolusi Jihad oleh keturunan langsung KH Hasyim Asy'ari dinilai memiliki nilai simbolis tersendiri. Selain menegaskan kesinambungan sanad keilmuan dan perjuangan, langkah itu dipandang sebagai penanda bahwa pesan resolusi masih relevan dibaca pada konteks kekinian.
Sejumlah pengamat sejarah pesantren menilai Resolusi Jihad perlu dipahami sebagai dokumen hukum dan politik, bukan sekadar narasi heroik. Dokumen itu menunjukkan cara ulama merespons situasi darurat dengan mengeluarkan fatwa yang operasional, lengkap dengan batasan wilayah, syarat kemampuan, dan bentuk dukungan yang diminta dari pihak lain. Pembacaan ulang, menurut mereka, sebaiknya disertai penjelasan kontekstual agar tidak dipahami secara harfiah tanpa memperhatikan latar sejarahnya.
Relevansi bagi Generasi Muda
Kalangan pesantren menyoroti pentingnya penerusan nilai perjuangan kepada generasi muda. Nilai yang dimaksud antara lain kesediaan membela kepentingan bersama, kemandirian, serta keberanian mengambil sikap berdasarkan pertimbangan keilmuan. Dalam berbagai diskusi, semangat tersebut kerap diterjemahkan ke dalam bentuk pengabdian yang berbeda dari masa perang, seperti pendidikan, penguatan ekonomi umat, dan keterlibatan dalam penyelesaian persoalan sosial.
Pengurus pesantren menyatakan pembacaan resolusi tahun ini juga diarahkan pada penguatan peran santri dalam menghadapi tantangan kontemporer. Tantangan itu mencakup literasi digital, penyebaran informasi yang keliru, hingga upaya menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Santri didorong memahami sejarah bangsanya sekaligus memiliki kecakapan yang dibutuhkan pada masa kini.
Rangkaian Kegiatan
Selain pembacaan naskah, rangkaian peringatan diisi dengan ziarah ke makam KH Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama lain di kompleks Tebuireng. Panitia juga menggelar pembacaan salawat, doa bersama untuk para pahlawan, serta diskusi bertema sejarah perjuangan ulama dan santri. Kegiatan berlangsung dengan pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang disiapkan pihak terkait.
Puncak peringatan Hari Santri Nasional sendiri dijadwalkan berlangsung pada 22 Oktober. Berbagai daerah menyiapkan kegiatan pendukung, termasuk kirab santri, pameran, dan kegiatan sosial. Panitia mengimbau peserta menjaga ketertiban serta mematuhi ketentuan yang berlaku selama rangkaian acara berlangsung.
Delapan puluh satu tahun setelah diucapkan, Resolusi Jihad tetap menjadi rujukan dalam pembacaan sejarah hubungan antara ulama, santri, dan negara. Pembacaan kembali naskah itu oleh cicit KH Hasyim Asy'ari menegaskan posisinya sebagai warisan sejarah yang terus diperbincangkan, baik sebagai catatan perjuangan maupun sebagai bahan refleksi bagi generasi sekarang.
Komentar (0)