Ajudan Gubernur Kalimantan Timur menyatakan tidak menerima instruksi dari pejabat yang didampinginya ketika kendaraan yang ditumpanginya menyenggol seorang mahasiswa yang sedang mengikuti unjuk rasa. Pengakuan tersebut disampaikan menyusul beredarnya rekaman serta kesaksian peserta aksi yang menilai insiden itu seharusnya tidak terjadi di tengah aksi penyampaian pendapat yang berlangsung damai.
Dalam keterangannya kepada wartawan, ajudan tersebut mengaku bertindak berdasarkan pertimbangan sendiri saat mengarahkan kendaraan meninggalkan lokasi aksi. Ia membantah adanya perintah lisan maupun tertulis dari Gubernur Kalimantan Timur untuk membubarkan atau menyingkirkan massa. Menurut penuturannya, keputusan yang diambilnya semata-mata untuk mempercepat laju kendaraan agar tidak terjebak dalam kerumunan.
“Tidak ada instruksi apa pun. Saya yang mengemudikan dan mengambil keputusan sendiri,” kata ajudan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang disampaikan di hadapan awak media.
Kronologi yang Diklaim Berbeda Antara Dua Pihak
Versi yang disampaikan ajudan berbeda dengan kesaksian sejumlah mahasiswa. Para peserta aksi menuturkan bahwa kendaraan yang membawa rombongan pejabat melaju perlahan mendekati barisan demonstran, lalu bagian depan kendaraan bersentuhan dengan salah seorang mahasiswa. Insiden itu disebut memicu ketegangan sesaat antara peserta aksi dan petugas pengamanan yang berjaga di lokasi.
Mahasiswa yang tersenggol tidak mengalami luka serius dan tetap bertahan di lokasi untuk melanjutkan aksi. Meski demikian, sejumlah organisasi mahasiswa menuntut penjelasan resmi dari pemerintah provinsi, karena menilai insiden tersebut berpotensi mencederakan peserta unjuk rasa yang tengah menyalurkan aspirasi secara konstitusional.
Dari pihak kepolisian, penyelidikan awal menyebutkan bahwa peristiwa terjadi dalam hitungan detik dan melibatkan jarak yang sangat dekat antara kendaraan dan barisan peserta aksi. Polisi menyatakan telah meminta keterangan dari ajudan, pengemudi, serta beberapa saksi dari kalangan mahasiswa dan petugas lapangan.
Pemerintah Provinsi Janji Kooperatif
Biro Administrasi dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan akan mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan aparat. Pemerintah provinsi memastikan tidak akan menghalangi penyelidikan dan mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum.
Pejabat di lingkungan pemerintah provinsi menyampaikan bahwa protokol pengamanan pejabat telah diatur dalam prosedur standar, termasuk pengaturan rute perjalanan dan koordinasi dengan aparat keamanan ketika melintasi area aksi massa. Evaluasi terhadap prosedur tersebut disebut akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai insiden ini menjadi ujian bagi transparansi pemerintah daerah. Menurut mereka, penjelasan yang utuh mengenai siapa yang memberi perintah, siapa yang mengemudikan kendaraan, dan bagaimana koordinasi dengan aparat keamanan berlangsung akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah provinsi.
Respons Mahasiswa dan Kampus
Aliansi mahasiswa yang menggelar aksi menuntut agar kasus ini tidak berhenti pada pengakuan lisan. Mereka meminta pemerintah provinsi membuka rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian dan mempublikasikan hasil pemeriksaan internal secara terbuka. Tuntutan lain adalah evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengamanan pejabat ketika berhadapan dengan massa yang sedang menyampaikan pendapat.
Pihak kampus yang mahasiswanya terlibat dalam aksi menyatakan akan mendampingi mahasiswa secara hukum. Pendampingan itu mencakup bantuan advokasi, pemantauan proses pemeriksaan, serta upaya memastikan hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi.
Koordinator lapangan aksi menyebut insiden tersebut tidak menyurutkan rencana penyampaian aspirasi lanjutan. Mereka menegaskan tetap menempuh jalur damai dan menolak segala bentuk provokasi, sembari meminta aparat keamanan bersikap netral dalam mengawal aksi.
Aspek Hukum dan Etika Protokoler
Dari sisi hukum, peristiwa yang melibatkan kendaraan pejabat dan peserta aksi memunculkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban, terutama jika ditemukan unsur kelalaian. Pengamat hukum menilai keterangan ajudan yang menyatakan tidak ada instruksi justru memperluas ruang pemeriksaan, sebab pertanggungjawaban tidak hanya berada pada pengemudi, tetapi juga pada pejabat yang didampingi.
Secara protokoler, ajudan berperan mendukung kelancaran tugas pejabat, bukan mengambil keputusan strategis di lapangan. Karena itu, pengakuan bahwa keputusan diambil secara mandiri dinilai perlu diuji melalui pemeriksaan saksi dan bukti rekaman, termasuk komunikasi radio atau pesan singkat pada saat kejadian.
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur berencana memanggil pemerintah provinsi untuk meminta penjelasan resmi. Mereka menilai persoalan ini menyangkut citra institusi dan hubungan antara pemerintah daerah dan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang harus dilayani.
Hingga kini, proses pemeriksaan masih berjalan. Pemerintah provinsi menyatakan akan menyampaikan hasil evaluasi internal setelah pemeriksaan aparat selesai. Sementara itu, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan menuntut kepastian bahwa insiden serupa tidak kembali terjadi dalam setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di Kalimantan Timur.
Komentar (0)