Jakarta — Menteri Sosial menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan formal, melainkan sebagai model pembinaan terpadu yang memadukan proses belajar mengajar dengan upaya pemberdayaan sosial-ekonomi. Konsep tersebut, menurut Menteri Sosial, menjadikan sekolah berasrama ini sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan antar generasi, bukan hanya tempat anak memperoleh ijazah.
Menteri Sosial menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Melalui skema sekolah berasrama yang diselenggarakan tanpa biaya bagi peserta didik, negara mengambil peran langsung agar anak-anak dari kelompok tersebut dapat menempuh pendidikan secara utuh, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pendampingan belajar.
"Sekolah Rakyat ini memadukan pendidikan dan pemberdayaan. Jadi bukan hanya anaknya yang kita sekolahkan, tetapi juga keluarganya kita dampingi," kata Menteri Sosial dalam keterangannya mengenai arah kebijakan program tersebut.
Belajar dan Tinggal di Asrama
Model yang dikembangkan menempatkan peserta didik untuk tinggal di asrama selama masa pendidikan. Pola ini dinilai penting karena memungkinkan pembinaan berlangsung sepanjang hari, tidak terbatas pada jam pelajaran di kelas. Pengasuhan, pembiasaan disiplin, penguatan nilai keagamaan dan kebangsaan, serta pendampingan belajar menjadi bagian dari keseharian siswa.
Menurut Menteri Sosial, pendekatan berasrama dipilih agar anak-anak yang berasal dari lingkungan dengan keterbatasan ekonomi memperoleh suasana belajar yang kondusif, gizi yang terjamin, serta lingkungan pergaulan yang terarah. Aspek karakter menjadi perhatian utama karena program ini menyasar anak-anak yang rentan terhadap berbagai persoalan sosial.
Selain pendidikan akademik, Sekolah Rakyat menyiapkan pembelajaran keterampilan praktis. Keterampilan tersebut disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan memiliki bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, bekerja, atau membuka usaha secara mandiri.
Pemberdayaan Keluarga sebagai Bagian Program
Yang membedakan Sekolah Rakyat dari sekolah lain, kata Menteri Sosial, adalah keterkaitannya dengan program pemberdayaan keluarga. Selama anak mengikuti pendidikan di asrama, keluarga di rumah tetap menjadi sasaran pendampingan. Pendampingan itu antara lain berupa bantuan sosial, pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro, serta fasilitasi akses terhadap layanan kesehatan dan administrasi kependudukan.
Dengan cara tersebut, Menteri Sosial berharap kondisi ekonomi keluarga ikut membaik sehingga anak tidak kembali menghadapi persoalan yang sama ketika menyelesaikan pendidikan. Pendekatan ini sejalan dengan strategi pengentasan kemiskinan yang menempatkan keluarga sebagai unit intervensi, bukan individu semata.
Kementerian Sosial juga melibatkan pendamping sosial dan pekerja sosial untuk memantau perkembangan peserta didik maupun keluarganya. Data penerima manfaat diintegrasikan dengan basis data kesejahteraan sosial agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program lain.
Menyasar Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem
Menteri Sosial menyampaikan bahwa penerima manfaat Sekolah Rakyat diprioritaskan dari keluarga yang tergolong miskin dan miskin ekstrem, dengan verifikasi berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial. Seleksi dilakukan berlapis, mulai dari penelusuran data, verifikasi lapangan oleh pendamping, hingga penilaian kesiapan anak dan keluarga.
Selain aspek ekonomi, proses seleksi mempertimbangkan kondisi khusus, seperti anak yang berasal dari keluarga rentan, anak yang berisiko putus sekolah, serta anak yang membutuhkan perlindungan sosial. Karena itu, penyelenggaraan Sekolah Rakyat disebut melibatkan lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan dinas sosial setempat.
Pemerintah menargetkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di sejumlah lokasi pada tahap awal, dengan memanfaatkan sentra dan aset milik Kementerian Sosial yang dinilai siap dari sisi sarana maupun pengelolaan. Jumlah dan sebaran lokasi direncanakan bertambah secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan tenaga pengajar, fasilitas asrama, dan kebutuhan daerah.
Pengawasan dan Kualitas Pengajaran
Menteri Sosial menekankan pentingnya mutu pengajaran dan tata kelola yang baik. Pengelolaan Sekolah Rakyat melibatkan guru, tenaga kependidikan, pengasuh asrama, serta tenaga kesehatan. Kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum nasional, dengan tambahan program penguatan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan hidup.
Untuk menjaga akuntabilitas, pemerintah menyiapkan mekanisme evaluasi berkala terhadap proses belajar, kondisi asrama, pemenuhan gizi, dan perkembangan peserta didik. Hasil evaluasi dijadikan dasar perbaikan penyelenggaraan pada periode berikutnya.
Menteri Sosial menyatakan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah siswa yang diterima, tetapi dari perubahan yang terjadi pada anak dan keluarganya. Indikator yang dipakai antara lain kelanjutan pendidikan siswa, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta menurunnya kerentanan sosial di lingkungan asal peserta didik.
Harapan Perubahan yang Berkelanjutan
Menurut Menteri Sosial, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya negara memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena kondisi ekonomi keluarganya. Program ini disebut sebagai investasi jangka panjang di bidang sumber daya manusia yang hasilnya akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan.
Pemerintah berharap dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat luas terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kolaborasi dinilai penting agar pembinaan di asrama berjalan sejalan dengan pendampingan keluarga, sehingga pendidikan yang diperoleh anak berdampak nyata pada perbaikan kualitas hidup keluarga dan komunitasnya.
Komentar (0)