Bamsoet Bicara Stabilitas Nasional, Dorong Pemerataan di Papua

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menilai stabilitas nasional merupakan fondasi utama bagi kelangsungan pembangunan Indonesia. Menurut Bamsoet, stabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi keamanan yang kondusif, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara, kepastian hukum, serta kemampuan pemerintah menghadirkan kesejahteraan secara merata. Dalam pandangannya, tanpa stabilitas, agenda pembangunan di berbagai daerah, termasuk Papua, akan sulit berjalan secara optimal.

Stabilitas sebagai prasyarat pembangunan

Bamsoet menegaskan bahwa stabilitas nasional harus dipahami secara luas. Ia tidak semata-mata berbicara soal ketertiban dan keamanan, tetapi juga tentang iklim politik yang sehat, hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, serta rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, stabilitas yang rapuh akan menghambat investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menyulitkan pemerintah dalam merancang kebijakan jangka panjang.

Dalam konteks itu, Bamsoet mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana. Ia menilai perbedaan pandangan politik merupakan hal wajar dalam demokrasi, tetapi harus disalurkan melalui mekanisme yang konstitusional. Menurutnya, kepentingan nasional harus berada di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan sesaat.

Bamsoet juga menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Menurutnya, kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil akan memperkuat legitimasi pemerintah dan pada akhirnya memperkokoh stabilitas nasional. Sebaliknya, kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu berpotensi menimbulkan ketimpangan dan memperlebar jarak antara negara dan masyarakat.

Pemerataan di Papua menjadi perhatian

Dalam pembahasannya mengenai Papua, Bamsoet menekankan bahwa stabilitas di wilayah tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerataan pembangunan. Menurutnya, Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kesenjangan layanan dasar masih menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius. Ia menilai pembangunan di Papua harus dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya terlihat dalam laporan statistik.

Bamsoet mendorong pemerintah untuk terus memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta membuka ruang ekonomi bagi masyarakat lokal. Menurutnya, pemerataan bukan sekadar membangun jalan, jembatan, atau fasilitas umum, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut daerahnya.

Infrastruktur dan layanan dasar

Bamsoet menilai percepatan pembangunan infrastruktur di Papua perlu tetap menjadi prioritas. Konektivitas antardaerah, akses menuju fasilitas kesehatan, serta ketersediaan listrik dan internet dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, keterisolasian wilayah akan menyulitkan distribusi barang dan jasa, sehingga harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal dan pelayanan publik sulit menjangkau seluruh warga.

Selain infrastruktur fisik, Bamsoet menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia mendorong penguatan pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha bagi masyarakat Papua. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan harus mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat setempat, bukan hanya bergantung pada belanja pemerintah.

Pendekatan kesejahteraan dan dialog

Bamsoet juga menekankan pentingnya pendekatan kesejahteraan dalam menjaga stabilitas di Papua. Menurutnya, penyelesaian persoalan di daerah tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan, tetapi harus disertai dialog yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, akademisi, serta perwakilan masyarakat. Ia menilai kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi keberhasilan setiap kebijakan pemerintah.

Dalam pandangan Bamsoet, kebijakan otonomi khusus dan berbagai program afirmasi perlu dievaluasi secara berkala agar benar-benar memberikan manfaat. Evaluasi itu, menurutnya, harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan cara demikian, pemerintah dapat mengetahui persoalan yang belum terselesaikan dan merumuskan perbaikan kebijakan secara lebih tepat.

Sinergi pusat dan daerah

Bamsoet menegaskan bahwa pemerataan di Papua membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta masyarakat. Menurutnya, koordinasi yang lemah antarinstitusi dapat menyebabkan program pembangunan tumpang tindih atau tidak tepat sasaran. Ia mendorong penguatan perencanaan berbasis data dan kebutuhan wilayah, sehingga setiap kebijakan dapat memberikan dampak yang nyata.

Ia juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Menurut Bamsoet, dana pembangunan yang besar harus dikelola secara transparan dan bebas dari praktik korupsi. Pengawasan yang kuat, baik oleh lembaga negara maupun masyarakat, dinilai penting agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Dengan stabilitas yang terjaga dan pemerataan yang berjalan, Bamsoet optimistis pembangunan nasional dapat berlangsung lebih berkelanjutan. Menurutnya, Papua harus dipandang sebagai bagian integral dari Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk maju. Karena itu, stabilitas nasional dan pemerataan pembangunan perlu berjalan seiring, bukan sebagai agenda yang terpisah.