DPR Desak Kemenkes Cabut Izin Praktik Dokter Cabuli Anak Kandung

DPR Desak Kemenkes Cabut Izin Praktik Dokter Cabuli Anak Kandung

Ketua Komisi IX DPR RI, Luluk Nur Hamidah, menegaskan pihaknya mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mencabut izin praktik dokter yang terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Permintaan ini disampaikan setelah adanya kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang dokter terhadap putri kandungnya sendiri.

Luluk menekankan bahwa praktik kedokteran harus dijalankan dengan kode etik yang tinggi, dan setiap pelanggaran berat seperti kekerasan seksual harus mendapat sanksi tegas. "Izin praktik dokter itu adalah amanah masyarakat untuk melayani pasien dengan baik. Jika ada yang menyimpang dan merusak kepercayaan publik, maka izin tersebut harus dicabut," tegas Luluk dalam rapat dengar pendapat dengan Kemenkes beberapa waktu lalu.

Menurut Luluk, kasus kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga oleh seorang dokter merupakan pelanggaran etik yang sangat berat. "Sebagai dokter, mereka seharusnya menjadi contoh dalam menjaga martabat dan keharmonisan keluarga. Justru malah melakukan tindakan keji yang merusak masa depan korban," ujarnya.

Kasus Dokter Cabuli Anak Kandung

Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dokter terhadap putri kandungnya sendiri pertama kali terungkap pada awal tahun ini. Korban, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun, mengaku telah menjadi korban tindakan kekerasan seksual oleh ayah kandungnya sejak usia 12 tahun.

Dalam pengakuannya, korban mengatakan bahwa aksi kekerasan tersebut terjadi berulang kali dalam kurun waktu tiga tahun. Bahkan, korban sempat hamil akibat kekerasan tersebut dan melahirkan secara diam-diam. Bayi hasil persetubuhan itu kemudian disembunyikan oleh sang dokter.

Kasus ini baru terungkap setelah korban berani melapor ke pihak berwajib setelah merasa tidak tahan dengan perlakuan sang ayah. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan dokter tersebut sebagai tersangka.

Respon Kemenkes

Dalam sidang di Komisi IX DPR, Kepala Biro Penerangan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengakui telah menerima laporan terkait kasus tersebut. Kemenkes sendiri tengah melakukan verifikasi dan pengumpulan data lebih lanjut sebelum menetapkan langkah tindaklanjut.

"Kemenkes mengecam tindakan yang tidak manusiawi tersebut. Kita akan menindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Nadia dalam kesempatan yang sama.

Nadia menjelaskan bahwa Kemenkes akan mengkaji ulang izin praktik dokter terkait berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Jika terbukti bersalah, maka izin praktiknya akan dicabut secara permanen.

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril, menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban.

Tuntutan Sanksi Tegas

Sejumlah anggota DPR lainnya turut menyampaikan tuntutan agar sanksi yang diberikan tidak hanya berhenti pada pencabutan izin praktik. Fraksi Partai Demokrat, misalnya, menuntut agar dokter tersebut juga dicopot dari jabatannya di rumah sakit tempatnya bekerja.