DPR Ungkap 20 UU Disahkan Sepanjang 2026, Ini Daftar Capaian yang Disorot Dasco
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasco menyampaikan capaian parlemen dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang sejak awal masa jabatan 2019 hingga tahun 2026. Menurut Dasco, DPR telah berhasil mengesahkan 20 undang-undang penting yang menjadi prioritas nasional. Capaian ini menjadi bukti komitment DPR dalam menjalankan fungsi legislasi secara maksimal guna mendukung pembangunan bangsa.
Dalam konferensi pers yang digelar di kompleks parlemen, Senin (27/8/2026), Dasco menjelaskan bahwa 20 undang-undang yang telah disahkan tersebut tersebar berbagai bidang, mulai dari ekonomi, hukum, hingga ketenagakerjaan. "Kami telah menjalankan amanat konstitusi dengan baik. Fungsi legislasi kami laksanakan secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Dasco.
Daftar 20 UU yang Telah Disahkan
Dasco secara rinci menyebutkan daftar 20 undang-undang yang telah berhasil disahkan DPR sejak 2019 hingga 2026. Di antaranya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang telah direvisi menjadi Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Sistem dan Tata Kelola Kepemimpinan Negara, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Selain itu, DPR juga telah mengesahkan Undang-Undang tentang Industri Halal, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah direvisi, serta Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. "Kami fokus pada undang-undang yang mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional," tambah Dasco.
Dari sisi ketenagakerjaan, telah disahkan Undang-Undang tentang Hubungan Industrial dan Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan. Di bidang hukum tata negara, DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
Pro Legislasi yang Optimal
Dasco menekankan bahwa proses penyusunan dan pengesahan 20 undang-undang tersebut tidak lepas dari sinergi antara DPR dengan pemerintah. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat sipil, menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk undang-undang yang berkualitas.
"Kami melaksanakan fungsi legislasi dengan melalui berbagai tahapan mulai dari pembahasan di komisi, rapat dengar pendapat, hingga sidang paripurna. Setiap undang-undang yang kita hasilkan telah melalui proses yang matang dan mendalam," jelas Dasco.
Proses legislasi, menurut Dasco, juga didukung oleh sistem pengawasan yang ketat. DPR melakukan monitoring terhadap implementasi setiap undang-undang yang telah disahkan untuk memastikan bahwa tujuan dari undang-undang tersebut tercapai. "Kami tidak hanya berhenti pada pengesahan, tetapi juga memastikan undang-undang tersebut berjalan efektif di lapangan," tambahnya.
Tantangan dan Respon DPR
Dalam menjalankan fungsi legislasi, Dasco mengakui bahwa DPR menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kompleksitas isu yang dibahas hingga beragamnya kepentingan yang perlu dipertimbangkan. Namun, menurutnya, semua tantangan tersebut berhasil diatasi melalui dialog dan kompromi yang konstruktif.
"Kami terus berupaya untuk memastikan setiap undang-undang yang kita hasilkan selalu mengedepankan kepentingan umum dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Meski ada berbagai pro dan kontra, kami selalu berusaha untuk mencapai titik temu yang terbaik bagi bangsa dan negara," ungkap Dasco.
Dalam kesempatan yang sama, Dasco juga menyoroti pentingnya peran DPR dalam menjaga stabilitas hukum dan investasi di Indonesia. Dengan adanya 20 undang-undang baru yang telah disahkan, menurutnya, Indonesia semakin siap menghadapi tantangan global dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
Capaian legislatif ini menunjukkan komitmen DPR dalam mewujudkan reformasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan 20 undang-undang yang telah disahkan, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia.
Komentar (0)