Komisi D bidang Pembangunan dan Pemerintahan DPRD DKI Jakarta menyoroti mekanisme penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil warga ibu kota. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, menegaskan bahwa penentuan desil atau kelompok penerima bansos harus mempertimbangkan tingginya biaya hidup di Jakarta yang berbeda jauh dari daerah lain. Menurutnya, indikator kemiskinan dan pengelompokan desil yang digunakan pemerintah pusat tidak bisa diterapkan secara seragam tanpa memperhitungkan konteks lokal.
Biaya Hidup Jakarta Berbeda dari Daerah Lain
Justin menjelaskan bahwa ukuran kemiskinan di Jakarta tidak bisa disamakan dengan provinsi lain. Harga sewa tempat tinggal, tarif transportasi, biaya pendidikan, hingga harga pangan di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Karena itu, warga yang secara administratif tercatat berada di desil tertentu belum tentu benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dasar di ibu kota.
"Standar garis kemiskinan nasional itu tidak bisa dipakai apa adanya untuk Jakarta. Bisa jadi seseorang tidak masuk kategori miskin menurut data pusat, tetapi di Jakarta dia kesulitan makan dan membayar sewa," kata Justin dalam rapat kerja Komisi D bersama instansi terkait di Balai Kota DKI Jakarta.
Ia menilai pemerintah provinsi perlu memiliki instrumen pengukuran sendiri yang lebih sensitif terhadap perbedaan harga dan daya beli. Data desil dari pusat, lanjutnya, sebaiknya dijadikan salah satu rujukan, bukan satu-satunya dasar penetapan penerima bansos di Jakarta.
Desil Bansos dan Risiko Salah Sasaran
Justin menyampaikan kekhawatiran bahwa penggunaan desil yang kaku berpotensi menimbulkan salah sasaran. Ada warga yang sebenarnya membutuhkan justru tidak masuk daftar, sementara warga yang kondisi ekonominya lebih baik tetap menerima bantuan. Masalah ini, menurutnya, sering muncul di lapangan ketika petugas harus memverifikasi data berdasarkan nama dan Nomor Induk Kependudukan.
Ia mencontohkan warga yang tinggal di kawasan padat penduduk dengan penghasilan tidak tetap. Penghasilan mereka bisa berfluktuasi setiap bulan sehingga tidak selalu terekam rapi dalam basis data tunggal. Di sisi lain, ada pula warga yang tinggal di kawasan tertata namun tetap rentan karena beban cicilan dan biaya hidup tinggi.
"Kami meminta dinas terkait tidak hanya berpatokan pada data pusat. Perlu ada pengecekan lapangan dan pembaruan data secara berkala," ujarnya.
Dorong Pemutakhiran Data dan Kriteria Lokal
Komisi D mendorong Dinas Sosial DKI Jakarta memperkuat pemutakhiran data penerima manfaat. Proses verifikasi dan validasi sebaiknya melibatkan pengurus lingkungan, kelurahan, hingga pendamping sosial yang memahami kondisi riil warga. Dengan begitu, penetapan penerima bansos dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD juga mengusulkan agar pemerintah provinsi menyusun kriteria tambahan yang mencerminkan karakteristik Jakarta. Kriteria itu dapat mencakup status kepemilikan tempat tinggal, beban tanggungan keluarga, akses terhadap air bersih, serta kemampuan memenuhi kebutuhan gizi harian. Pendekatan ini diharapkan mampu menangkap kelompok rentan yang belum terdeteksi sistem nasional.
Selain itu, Komisi D meminta transparansi dalam proses penetapan penerima. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar penilaian dan mekanisme pengajuan keberatan apabila merasa tidak masuk daftar padahal memenuhi syarat. Keterbukaan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial.
Anggaran dan Sasaran Penerima
Dalam pembahasan anggaran, Komisi D menekankan agar alokasi bansos tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga memastikan ketepatan sasaran. Efisiensi anggaran menjadi krusial mengingat keterbatasan fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan di sektor lain. Bantuan yang tepat sasaran dinilai lebih bermanfaat dibandingkan bantuan yang tersebar luas namun tidak menyentuh kelompok paling membutuhkan.
Justin menambahkan bahwa program bansos seharusnya dirancang untuk mendorong kemandirian, bukan sekadar menutup kebutuhan sesaat. Ia menginginkan adanya program pendampingan, pelatihan keterampilan, dan akses usaha bagi penerima manfaat agar mereka dapat keluar dari ketergantungan bantuan dalam jangka panjang.
"Bansos itu pintu masuk. Tujuannya tetap bagaimana warga bisa bangkit dan mandiri secara ekonomi," kata politikus Partai Solidaritas Indonesia itu.
Harapan pada Pemerintah Provinsi
DPRD DKI Jakarta berharap pemerintah provinsi segera menindaklanjuti masukan mengenai penyesuaian desil dengan biaya hidup Jakarta. Sinergi antara data nasional, data daerah, dan verifikasi lapangan dinilai menjadi kunci agar penyaluran bansos berjalan adil dan efektif. Komisi D akan terus mengawasi pelaksanaan program tersebut melalui rapat kerja dan kunjungan lapangan.
Dengan langkah ini, diharapkan warga ibu kota yang paling rentan dapat terlayani lebih baik. Penyesuaian indikator kemiskinan terhadap realitas Jakarta menjadi prasyarat agar bantuan sosial benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan, bukan hanya mereka yang tercatat dalam sistem.
Komentar (0)