Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program revitalisasi sekolah diperluas ke sejumlah daerah. Perluasan ini mencakup satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan penekanan pada perbaikan bangunan, penyediaan sarana belajar, serta penguatan infrastruktur digital. Kebijakan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan mutu layanan pendidikan sekaligus menekan kesenjangan fasilitas antardaerah.
Perluasan cakupan menjadi salah satu perubahan yang menonjol dibandingkan periode sebelumnya. Jika pada tahap awal revitalisasi terpusat pada sekolah dengan kerusakan berat, kini sasaran diperluas mencakup sekolah yang mengalami kerusakan sedang, kekurangan ruang kelas, serta satuan pendidikan yang belum memiliki akses memadai terhadap listrik dan internet. Pemerintah menyebut pendekatan ini sebagai upaya menyeluruh agar perbaikan tidak berhenti pada aspek fisik bangunan.
Perluasan ke Daerah Terpencil dan Tertinggal
Sejumlah daerah yang menjadi prioritas perluasan adalah wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal. Kondisi geografis menjadi pertimbangan utama karena biaya pengiriman material dan keterbatasan tenaga kerja konstruksi membuat perbaikan sekolah di wilayah tersebut kerap tertinggal. Pemerintah menyatakan akan menempuh skema penugasan khusus, termasuk melibatkan pemerintah daerah dan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial.
Selain bangunan, revitalisasi mencakup penyediaan perabot, perpustakaan, laboratorium, serta sanitasi yang layak. Aspek sanitasi mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kesehatan siswa dan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi siswa perempuan. Pemerintah menargetkan setiap sekolah yang masuk daftar penerima manfaat memiliki fasilitas air bersih dan toilet yang memadai.
Digitalisasi dan Sarana Belajar
Perluasan revitalisasi juga diarahkan pada penguatan sarana digital. Sekolah penerima manfaat diharapkan memperoleh perangkat pendukung pembelajaran, mulai dari komputer, proyektor, hingga koneksi internet. Kebijakan ini disebut sebagai kelanjutan dari kebutuhan yang muncul pasca pembelajaran jarak jauh, ketika banyak sekolah tertinggal dalam pemanfaatan teknologi.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa penyediaan perangkat tidak berdiri sendiri. Program pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan disiapkan agar teknologi dapat digunakan secara efektif dalam proses belajar. Pendekatan ini dinilai penting agar pengadaan perangkat tidak berakhir menjadi aset yang tidak termanfaatkan.
Anggaran dan Tata Kelola
Dari sisi anggaran, revitalisasi sekolah dijalankan melalui belanja kementerian dan transfer ke daerah. Pemerintah menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, termasuk publikasi daftar sekolah penerima manfaat dan progres pekerjaan. Pengawasan dilakukan berlapis, melibatkan inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta masyarakat melalui mekanisme pelaporan.
Sejumlah pengamat pendidikan mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang direnovasi. Kualitas pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, dan kesesuaian kebutuhan sekolah dinilai menjadi indikator yang lebih menentukan. Mereka juga menyoroti pentingnya pemeliharaan setelah pekerjaan selesai agar hasil revitalisasi tidak cepat rusak.
Kualitas Guru dan Proses Belajar
Selain infrastruktur, pemerintah menempatkan peningkatan kompetensi guru sebagai bagian dari agenda pendidikan dua tahun ini. Program pelatihan, sertifikasi, serta penyediaan materi ajar disebut berjalan paralel dengan revitalisasi fisik. Pemerintah berargumen bahwa perbaikan sarana harus disertai peningkatan kualitas pengajaran agar hasil belajar siswa benar-benar meningkat.
Di sisi lain, tantangan klasik masih dijumpai, antara lain distribusi guru yang tidak merata dan kekurangan tenaga pendidik di daerah terpencil. Pemerintah menyatakan tengah menyiapkan skema penempatan dan insentif untuk menarik guru mengajar di wilayah yang membutuhkan.
Tantangan di Lapangan
Pelaksanaan revitalisasi di lapangan tidak sepenuhnya mulus. Beberapa kendala yang muncul antara lain keterlambatan pengadaan, kondisi cuaca yang menghambat pekerjaan konstruksi, serta perbedaan kapasitas pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen perencanaan. Pemerintah mengklaim telah menyiapkan mekanisme percepatan untuk mengatasi hambatan tersebut.
Persoalan lain adalah kesenjangan data. Basis data kondisi sekolah masih menjadi perdebatan, terutama terkait akurasi dan pembaruan informasi kerusakan. Pemerintah menyatakan sedang melakukan pemutakhiran data agar penentuan penerima manfaat lebih tepat sasaran.
Evaluasi dan Arah ke Depan
Memasuki tahun ketiga, pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan revitalisasi. Evaluasi mencakup efektivitas anggaran, tingkat pemanfaatan fasilitas, serta dampak terhadap angka partisipasi dan hasil belajar siswa. Hasil evaluasi disebut akan menjadi dasar penentuan prioritas perluasan berikutnya.
Bagi pemerintah, dua tahun pertama menjadi fase pembuktian bahwa janji perbaikan layanan pendidikan dapat dijalankan secara terukur. Bagi publik, yang menjadi ukuran utama tetap sederhana: apakah siswa kini belajar di ruang yang layak, dengan fasilitas yang memadai, dan guru yang cukup. Perluasan revitalisasi sekolah pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran akan dinilai dari jawaban atas pertanyaan tersebut.
Komentar (0)