Dudung Ungkap Arahan Prabowo untuk Perkuat Penanganan Karhutla
Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia diperkuat, mulai dari tahap pencegahan hingga penindakan. Menurut Dudung, arahan tersebut menekankan pentingnya kecepatan, koordinasi lintas institusi, serta kesiapan personel dan peralatan di daerah-daerah yang rawan terbakar.
Dudung menyampaikan hal itu kepada wartawan ketika menjelaskan hasil pembahasan mengenai kesiapan aparat dalam menghadapi musim kemarau. Ia menuturkan, Presiden secara khusus meminta agar persoalan karhutla tidak lagi ditangani secara reaktif, melainkan melalui langkah-langkah antisipatif yang terencana dan terukur.
Pencegahan menjadi prioritas utama
Menurut Dudung, arahan Presiden menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama. Pencegahan dinilai jauh lebih efektif dan murah dibandingkan upaya pemadaman yang harus dilakukan setelah api membesar, terutama pada lahan gambut yang sulit dipadamkan dan berpotensi menimbulkan asap tebal dalam waktu lama.
Ia menyebut sejumlah langkah yang perlu diperkuat, antara lain patroli rutin di wilayah rawan, pemantauan titik panas secara berkala, pembasahan lahan gambut, serta pemeliharaan infrastruktur pencegah kebakaran seperti sumur bor, sekat kanal, dan embung. Langkah-langkah tersebut dinilai penting agar kondisi lahan tetap basah sebelum kemarau mencapai puncaknya.
Dudung juga menekankan bahwa penanganan karhutla tidak dapat diserahkan kepada satu institusi saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta kelompok masyarakat dan pengelola lahan.
Sinergi lintas institusi dan pemanfaatan teknologi
Dalam keterangannya, Dudung menyoroti pentingnya pertukaran data dan informasi yang cepat antarlembaga. Data titik panas dari pemantauan satelit, misalnya, harus segera diteruskan kepada tim di lapangan agar verifikasi dan tindakan pemadaman dapat dilakukan tanpa jeda panjang.
Selain itu, ia menyebut pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari penguatan penanganan karhutla. Pemantauan melalui satelit dan pesawat nirawak dinilai membantu memetakan area yang paling berisiko, sementara operasi modifikasi cuaca dapat digunakan untuk menambah curah hujan di wilayah yang kondisi lahan gambutnya mengering.
Dudung menambahkan, kesiapan personel juga menjadi perhatian. Regu pemadam harus berada dalam kondisi siaga, dengan dukungan sarana transportasi, pompa air, selang, serta helikopter untuk operasi pemadaman udara di wilayah yang sulit dijangkau jalur darat. Kesiapan tersebut, menurutnya, perlu diuji secara berkala melalui simulasi dan gelar pasukan.
Penegakan hukum dan penindakan tegas
Arahan Presiden, kata Dudung, juga mencakup penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Penindakan tegas dinilai penting untuk menimbulkan efek jera, sekaligus memastikan bahwa pembukaan lahan dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya meluas ke sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga hubungan antarnegar, terutama ketika asap melintasi batas wilayah dan mengganggu aktivitas penerbangan serta pelayaran.
Asap akibat karhutla diketahui memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada anak-anak dan lanjut usia. Di sejumlah daerah, kabut asap juga pernah memaksa sekolah diliburkan dan penerbangan ditunda karena jarak pandang menurun drastis.
Antisipasi kemarau dan pengawasan kawasan
Dudung menilai pengawasan terhadap kawasan hutan dan lahan perlu diperketat, termasuk di area perkebunan dan lahan milik korporasi. Pengelola lahan, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan wilayah konsesinya bebas dari praktik pembakaran dan memiliki sistem pencegahan kebakaran yang memadai.
Ia juga mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat di tingkat desa. Kelompok masyarakat peduli api dinilai menjadi ujung tombak di lapangan karena mereka mengenal kondisi wilayah dan dapat bertindak cepat sebelum api menyebar ke area yang lebih luas.
Dengan penguatan pencegahan, koordinasi lintas lembaga, kesiapan personel dan peralatan, serta penegakan hukum yang konsisten, Dudung berharap penanganan karhutla pada musim kemarau mendatang dapat berjalan lebih baik. Ia menegaskan bahwa arahan Presiden menuntut setiap institusi bekerja dengan standar kesiapan tinggi dan saling mendukung di lapangan.
Komentar (0)