Pemerintah Jepang menyampaikan keberatan resmi kepada China terkait cara penyebutan nama Perdana Menteri Jepang dalam sejumlah dokumen dan pernyataan resmi China. Keberatan tersebut disampaikan melalui saluran diplomatik di Beijing dan Tokyo. Persoalan ini mencuat setelah muncul perbedaan penulisan nama PM Jepang dalam dokumen Kementerian Luar Negeri China yang dinilai Tokyo tidak mengikuti tata cara yang lazim digunakan dalam hubungan internasional.
Pokok Keberatan Jepang
Dalam praktik diplomasi, penulisan nama pejabat tinggi negara umumnya mengikuti urutan yang berlaku di negara asal pejabat tersebut. Jepang menganut urutan nama keluarga di depan diikuti nama pribadi, sebagaimana juga berlaku di China dan sejumlah negara Asia Timur lainnya. Tokyo menilai cara penulisan yang digunakan sejumlah instansi China dalam beberapa dokumen resmi tidak konsisten dengan konvensi yang disepakati, sehingga menimbulkan kesan adanya ketidakhormatan terhadap protokol diplomatik.
Keberatan itu tidak hanya menyangkut urutan nama. Pemerintah Jepang juga menyoroti penggunaan sebutan tertentu dalam pernyataan pejabat China yang dianggap menyimpang dari gelar resmi yang semestinya. Tokyo meminta Beijing memperbaiki penulisan dan penyebutan nama PM Jepang dalam seluruh komunikasi resmi, termasuk siaran pers, transkrip pertemuan, dan dokumen kerja sama bilateral.
Respons China
Kementerian Luar Negeri China merespons keberatan Jepang dengan menyatakan bahwa penulisan nama dalam dokumen resmi mengikuti kaidah kebahasaan dan tata naskah yang berlaku di China. Beijing menegaskan tidak ada maksud untuk tidak menghormati pihak mana pun, dan menilai persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan menjadi isu diplomatik. China juga menekankan bahwa substansi hubungan bilateral jauh lebih penting dibandingkan perbedaan teknis penulisan nama.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai keberatan Jepang bukan semata soal tata bahasa. Persoalan ini muncul di tengah ketegangan yang masih berlangsung antara kedua negara menyangkut sejumlah isu, termasuk sengketa wilayah di Laut China Timur, pembuangan air olahan dari PLTN Fukushima, serta pembatasan impor produk laut Jepang oleh China. Dalam konteks itu, isu penulisan nama dipandang sebagai cerminan hubungan yang belum sepenuhnya normal.
Latar Hubungan Jepang-China
Hubungan Tokyo dan Beijing dalam beberapa tahun terakhir berada dalam kondisi pasang surut. Kedua negara memiliki kepentingan ekonomi yang saling terkait erat, tetapi kerap berselisih dalam isu keamanan dan sejarah. Dialog tingkat tinggi sempat beberapa kali dibekukan, sebelum akhirnya dibuka kembali melalui pertemuan para menteri luar negeri dan kunjungan pejabat senior.
Pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan PM saat ini berupaya menjaga jalur komunikasi dengan Beijing, terutama untuk membahas kerja sama ekonomi dan stabilitas kawasan. Namun, sejumlah kebijakan dalam negeri Jepang, termasuk peningkatan anggaran pertahanan dan penguatan aliansi dengan Amerika Serikat, menjadi sumber kekhawatiran bagi China. Sebaliknya, Tokyo menganggap aktivitas maritim China di perairan sekitar Kepulauan Senkaku dan peningkatan kemampuan militer Beijing sebagai tantangan keamanan yang perlu diantisipasi.
Protes yang Saling Menyusul
Dalam beberapa bulan terakhir, kedua negara tercatat saling melayangkan protes diplomatik atas berbagai persoalan. Jepang memprotes aktivitas kapal penjaga pantai China di perairan yang diklaim Tokyo. China memprotes pernyataan pejabat Jepang yang dianggap mencampuri urusan dalam negeri China, termasuk isu Taiwan dan hak asasi manusia. Protes terbaru soal penulisan nama PM Jepang menambah daftar panjang ketegangan yang belum terselesaikan.
Sejumlah analis menilai protes semacam ini biasanya diselesaikan melalui komunikasi tertutup antarkementerian luar negeri, tanpa perlu menjadi perhatian publik. Namun, kebocoran informasi ke media membuat isu ini berkembang menjadi perdebatan terbuka. Hal itu menunjukkan bahwa kepercayaan antara kedua pihak masih rapuh, sehingga persoalan kecil pun mudah membesar.
Dampak bagi Hubungan Bilateral
Secara praktis, persoalan penulisan nama tidak akan mengubah kerja sama ekonomi kedua negara yang bernilai ratusan miliar dolar. Jepang dan China tetap menjadi mitra dagang utama satu sama lain. Investasi Jepang di China dan sebaliknya masih berjalan, meski sebagian perusahaan Jepang mulai melakukan diversifikasi rantai pasok ke Asia Tenggara dan India.
Namun, dari sisi politik, insiden semacam ini dapat memperlambat upaya pemulihan hubungan. Pertemuan tingkat tinggi yang direncanakan dapat tertunda jika keberatan Jepang tidak mendapat tanggapan memuaskan. Sebaliknya, jika China menyesuaikan penulisan nama sesuai permintaan Tokyo, langkah itu bisa menjadi sinyal positif bahwa Beijing bersedia menjaga kepekaan diplomatik.
Pandangan Pengamat
Pengamat hubungan internasional menilai Jepang dan China perlu membangun mekanisme komunikasi yang lebih efektif untuk mencegah persoalan teknis berkembang menjadi krisis. Kedua negara memiliki tanggung jawab besar terhadap stabilitas Asia Timur. Ketegangan yang berlarut-larut tidak menguntungkan siapa pun, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan.
Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari kedua pemerintah mengenai penyelesaian persoalan ini. Menteri Luar Negeri Jepang menyatakan pihaknya akan terus mengawasi perkembangan dan menempuh jalur diplomatik. Kementerian Luar Negeri China menegaskan siap berdialog, tetapi tidak akan mengubah tata cara administrasi yang berlaku hanya karena tekanan pihak luar.
Komentar (0)