Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai banyak konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di dalam negeri, berakar pada warisan politik penjajahan. Menurutnya, praktik pecah belah yang dijalankan negara-negara kolonial meninggalkan bekas panjang yang hingga kini masih memicu perselisihan antarkelompok, baik di tingkat lokal maupun antarbangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Kalla, yang akrab disapa JK, dalam sebuah forum diskusi yang membahas persoalan perdamaian dan rekonsiliasi. Ia menegaskan bahwa kekerasan yang muncul di sejumlah kawasan tidak bisa dipahami hanya sebagai persoalan agama atau ideologi, melainkan harus dilihat dari akar sejarah, terutama cara kekuasaan kolonial membagi masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang kemudian saling berhadapan.
Warisan Politik Pecah Belah
Menurut JK, penjajah menerapkan strategi divide et impera, yakni memecah kelompok yang bersatu lalu menguasainya. Kebijakan itu tidak hanya dijalankan di wilayah jajahan, tetapi juga membentuk struktur sosial, politik, dan administratif yang bertahan lama setelah negara-negara jajahan merdeka.
Ia menjelaskan, penjajah kerap mengangkat satu kelompok untuk memegang posisi tertentu, sementara kelompok lain diposisikan sebagai pihak yang tersingkir. Pola semacam ini, kata dia, menumbuhkan rasa tidak adil yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika kesempatan ekonomi dan politik tidak dibagi secara merata, ketegangan mudah berubah menjadi konflik terbuka.
Selain itu, pembagian wilayah yang dilakukan kekuasaan kolonial dinilai mengabaikan kenyataan sosial dan budaya masyarakat setempat. Batas-batas administratif dibentuk untuk kepentingan perdagangan dan penguasaan, bukan untuk menampung keanekaragaman penduduk. Akibatnya, banyak negara merdeka mewarisi perbatasan yang memisahkan keluarga, suku, dan komunitas yang sebelumnya hidup dalam satu kesatuan.
Contoh di Berbagai Kawasan
Dalam pemaparannya, JK menyinggung sejumlah kawasan yang hingga kini dilanda konflik berkepanjangan. Di Timur Tengah, ia menyebut pembagian wilayah setelah runtuhnya kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah sebagai salah satu sumber perselisihan yang bertahan lebih dari satu abad. Garis batas yang ditarik tanpa mempertimbangkan komposisi penduduk dinilai menciptakan negara-negara yang secara internal tidak pernah benar-benar menyatu.
Di kawasan Afrika, pembagian wilayah melalui kesepakatan antarkekuatan Eropa pada abad ke-19 disebutnya menghasilkan negara-negara dengan keragaman etnis yang sangat besar, namun dengan institusi politik yang lemah dan sering kali diwarisi dari model kekuasaan kolonial. Kondisi itu, menurut JK, memperbesar peluang terjadinya perebutan kekuasaan yang berujung pada kekerasan.
Di Asia Selatan, pemisahan wilayah berdasarkan identitas keagamaan juga disebut meninggalkan luka yang tidak mudah dipulihkan. Perpindahan penduduk besar-besaran yang menyertai proses tersebut menimbulkan korban jiwa dan trauma kolektif yang masih memengaruhi hubungan antarkelompok sampai sekarang.
Pengalaman Indonesia
JK juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari dampak warisan kolonial. Sejumlah konflik di daerah pada masa lalu, seperti di Aceh, Maluku, dan Poso, sebagian berakar pada kebijakan masa lampau yang membedakan kelompok, memindahkan penduduk, serta mengatur akses terhadap sumber daya ekonomi secara tidak seimbang.
Namun ia menilai Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam menangani konflik secara damai. Penyelesaian konflik Aceh melalui perundingan yang menghasilkan kesepakatan damai pada 2005 disebutnya sebagai bukti bahwa dialog mampu mengakhiri kekerasan yang berlangsung puluhan tahun. Pendekatan serupa, katanya, juga diterapkan dalam mendorong perdamaian di sejumlah wilayah lain, termasuk di Filipina selatan.
Pengalaman itu, menurut JK, menunjukkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan politik, keterlibatan pihak ketiga yang dipercaya, serta kesediaan kedua pihak untuk berkompromi. Tanpa itu, perundingan sulit mencapai hasil, meskipun telah dilakukan berkali-kali.
Dialog dan Keadilan sebagai Jalan Keluar
JK menekankan pentingnya rekonsiliasi sebagai bagian dari upaya jangka panjang. Menurutnya, perdamaian tidak cukup ditandai dengan berhentinya pertempuran. Perdamaian yang bertahan membutuhkan keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan jaminan bahwa kelompok yang pernah bertikai memperoleh hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia juga menyoroti peran pendidikan dalam meredam dampak warisan kolonial. Pemahaman sejarah yang jujur, katanya, diperlukan agar generasi muda tidak mewarisi prasangka yang sama. Pendidikan yang membuka ruang perjumpaan antarkelompok dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan yang menutup ruang dialog.
Selain itu, JK mengingatkan bahwa faktor ekonomi sering menjadi pemicu yang mempercepat ketegangan sosial. Ketimpangan antara pusat dan daerah, perebutan lahan, serta terbatasnya lapangan kerja dapat memperbesar rasa ketidakadilan. Karena itu, kebijakan pembangunan yang merata disebutnya sebagai bagian dari upaya pencegahan konflik, bukan sekadar pelengkap.
Menurutnya, negara-negara yang pernah mengalami penjajahan perlu secara sadar membongkar sisa-sisa struktur yang membeda-bedakan warga. Tanpa upaya itu, potensi konflik akan terus muncul dan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mempertajam perpecahan.
JK menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal untuk berperan lebih besar dalam diplomasi perdamaian. Dengan pengalaman menyelesaikan konflik domestik secara damai, Indonesia dinilai dapat menawarkan pendekatan yang menekankan dialog, rekonsiliasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap penyelesaian sengketa.
Ia menutup dengan pesan bahwa perdamaian bukan keadaan yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil kerja terus-menerus. Konflik yang berakar pada warisan penjajahan, katanya, hanya dapat diselesaikan jika para pemimpin dan masyarakat bersedia mengakui akar persoalan, merawat dialog, dan membangun keadilan secara nyata.
Komentar (0)