Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya optimalisasi sumber pembiayaan bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Posyandu, serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung peningkatan kinerja ketiga lembaga yang bersinggungan langsung dengan pelayanan masyarakat tersebut.
Penekanan itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, dalam sebuah forum koordinasi yang membahas penguatan kelembagaan dan pembiayaan organisasi kemasyarakatan di daerah. Ia menegaskan bahwa TP PKK, Posyandu, dan Dekranasda memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang pemberdayaan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pengembangan ekonomi kerajinan lokal.
Peran Strategis Tiga Lembaga di Daerah
Menurut Fatoni, keberadaan TP PKK, Posyandu, dan Dekranasda tidak bisa dipandang sebelah mata. TP PKK berperan penting dalam menggerakkan program pemberdayaan keluarga, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pendidikan karakter anak, hingga peningkatan kesehatan keluarga. Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu hamil, bayi, dan balita, termasuk dalam upaya penurunan angka stunting. Sementara Dekranasda berperan mendorong pertumbuhan usaha kerajinan dan produk lokal agar memiliki daya saing.
“Ketiga lembaga ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kinerja mereka harus didukung, salah satunya melalui penyediaan sumber pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan,” ujar Fatoni.
Ia menilai selama ini persoalan klasik yang kerap dihadapi TP PKK, Posyandu, dan Dekranasda adalah keterbatasan anggaran operasional. Akibatnya, banyak program yang sebenarnya potensial tidak berjalan maksimal, sementara kader-kader di lapangan bekerja dengan sumber daya terbatas.
Optimalisasi Berbagai Sumber Pembiayaan
Fatoni mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ia menyebut sejumlah alternatif sumber pembiayaan yang dapat dioptimalkan, antara lain dana desa, alokasi dana khusus, dana corporate social responsibility (CSR), hingga skema kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga filantropi.
“Pembiayaan tidak harus selalu bergantung pada APBD. Ada banyak sumber lain yang bisa digali, misalnya dana desa untuk kegiatan Posyandu, dana CSR untuk pelatihan kader, atau dukungan perusahaan untuk pengembangan produk Dekranasda,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan mitra pembiayaan, tetap terjaga.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Kemendagri menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pembiayaan ketiga lembaga tersebut. Pemerintah daerah diminta memasukkan kebutuhan pembiayaan TP PKK, Posyandu, dan Dekranasda ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti rencana kerja pemerintah daerah dan kebijakan umum anggaran.
Selain itu, pemerintah daerah didorong melakukan pemetaan kebutuhan riil di lapangan, sehingga alokasi anggaran maupun sumber pembiayaan lain benar-benar tepat sasaran. Menurut Fatoni, pendekatan berbasis data akan membuat program lebih efektif dan menghindari tumpang tindih kegiatan.
Ia menambahkan, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga tidak kalah penting. Kader TP PKK dan Posyandu perlu terus dibekali pelatihan agar mampu mengelola program dan anggaran secara profesional. Begitu pula pengurus Dekranasda yang dituntut memiliki kemampuan dalam pemasaran digital dan pengembangan produk.
Dampak pada Peningkatan Kinerja
Dengan pembiayaan yang optimal, Fatoni optimistis kinerja TP PKK, Posyandu, dan Dekranasda akan meningkat signifikan. Posyandu yang didukung sarana dan anggaran memadai dapat memberikan pelayanan kesehatan lebih baik, sehingga berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi serta percepatan penurunan stunting. TP PKK yang kuat akan mempercepat pemberdayaan keluarga dan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Sementara Dekranasda yang memiliki akses pembiayaan dan pasar akan mampu mengangkat produk kerajinan daerah ke tingkat nasional bahkan global.
Kemendagri berharap komitmen dari seluruh kepala daerah untuk menjadikan pembiayaan ketiga lembaga ini sebagai prioritas. Dukungan tersebut dinilai sejalan dengan agenda pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah.
“Jika pembiayaan dikelola dengan baik, dampaknya akan terasa langsung bagi masyarakat. Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi soal keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Fatoni.
Komentar (0)