24, 2026
Nasional

Kepala BPS: Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Ada 821.840, Terbanyak di Jakbar

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap ada 821.840 rumah tidak layak huni di Jakarta tahun 2026.]]>

Hendra Wijaya
Hendra Wijaya Reporter

Diterbitkan:

0 komentar 0 dibaca

Kepala BPS: Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Ada 821.840, Terbanyak di Jakbar

Kepala BPS: Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Ada 821.840, Terbanyak di Jakbar

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 821.840 unit rumah tak layak huni di Provinsi DKI Jakarta. Data ini menunjukkan sekitar 22,65 persen dari total jumlah rumah di ibu kota yang berjumlah 3.628.432 unit. Jumlah tersebut menjadikan Jakarta sebagai provinsi dengan proporsi rumah tak layak huni tertinggi di Indonesia.

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Iwan Satriawan, mengungkapkan bahwa dari total rumah tak layak huni tersebut, sebanyak 355.940 unit berlokasi di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Wilayah ini menjadi daerah dengan konsentrasi rumah tak layak huni terbesar di Jakarta.

Definisi dan Kriteria Rumah Tak Layak Huni

Menurut BPS, rumah tak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi standar minimal untuk tempat tinggal. Kriteria ini mencakup beberapa aspek penting seperti kondisi fisik bangunan, akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, dan kerapatan hunian.

Beberapa indikator utama yang menentukan status rumah tak layak huni antara lain memiliki lantai dari tanah, dinding dari anyaman bambu, atap dari seng berlubang, tidak adanya akses air bersih dari sumber terkontrol, serta tidak memiliki fasilitas toilet yang memenuhi standar kesehatan.

Data BPS juga menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tak layak huni di Jakarta memiliki luas lahan kurang dari 36 meter persegi dengan luas bangunan di bawah 22 meter persegi. Kondisi ini seringkait disertai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, di mana satu unit rumah dihuni oleh lebih dari lima orang.

Distribusi Geografis Rumah Tak Layak Huni

Selain Jakarta Barat, wilayah lain di Jakarta juga memiliki jumlah rumah tak layak huni yang signifikan. Jakarta Timur menyumbang 228.940 unit, diikuti Jakarta Selatan dengan 103.560 unit, Jakarta Pusat dengan 79.160 unit, dan Jakarta Utara dengan 54.240 unit.

Iwan Satriawan menjelaskan bahwa data ini diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada September 2023. Survei ini dilakukan secara menyeluruh di seluruh kecamatan dan kelurahan di Jakarta untuk mengidentifikasi kondisi perumahan masyarakat.

Dampak Terhadap Kesehatan dan Kualitas Hidup

Kehidupan di rumah tak layak huni berdampak signifikan terhadap kesehatan dan kualitas hidup penghuninya. Risiko penularan penyakit menjadi lebih tinggi akibat kondisi sanitasi yang memprihatinkan dan kerapatan penduduk yang berlebihan.

"Anak-anak yang tumbuh di lingkungan seperti ini rentan mengalami stunting dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, mereka juga kesulitan menempuh pendidikan dengan optimal karena lingkungan yang tidak mendukung," ujar Iwan.

Upaya Pemerintah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berbagai program untuk mengatasi masalah rumah tak layak huni. Salah satu program utama adalah revitalisasi kawasan permukiman kumuh dengan memberikan bantuan perumahan subsidi bagi keluarga tidak mampu.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pembenahan infrastruktur di kawasan permukiman padat seperti penyediaan akses air bersih, pembangunan fasilitas umum, dan program penataan kawasan yang berkelanjutan.

"Kami terus berupaya untuk mengurangi angka rumah tak layak huni di Jakarta. Target kami adalah menurunkan angka ini menjadi kurang dari 15 persen dalam lima tahun ke depan," jelas Iwan.

Tantangan di Masa Depan

Meskipun telah ada berbagai upaya, tantangan dalam mengatasi masalah rumah tak layak huni di Jakarta masih sangat besar. Pertumbuhan penduduk yang pesat, lahan yang terbatas, serta keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam program perumahan.

Selain itu, perubahan iklim dan risiko bencana alam seperti banjir yang sering melanda Jakarta juga menambah kompleksitas masalah ini. Banyak rumah tak layak huni berlokasi di daerah rawan banjir yang membuat kondisi pemukiman semakin tidak aman.

Data BPS ini menjadi penting bagi perencanaan kebijakan perumahan di Jakarta. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai sebaran dan karakteristik rumah tak layak huni, diharapkan intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat sasar dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta.

Apa Reaksimu?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0
PENULIS Hendra Wijaya

Editor Politik. Mantan jurnalis cetak dengan spesialisasi politik elektoral. Menulis analisis kebijakan dan reportase parlemen.

Komentar (0)

User

Terpopuler

24 jam

Newsletter