11, 2026
Teknologi

Komisi I DPR Minta Markas Judol di Rumdin TNI Diusut Tuntas dan Transparan

Dia menilai TNI harus bersikap tegas kepada prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran.]]>

Citra Anggraini
Citra Anggraini Reporter

Diterbitkan:

0 komentar 0 dibaca

Komisi I DPR Minta Markas Judol di Rumdin TNI Diusut Tuntas dan Transparan

Komisi I DPR Minta Usut Tuntas dan Transparan Kasus Judi Online di Markas TNI

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan akan mengawal proses penyelidikan kasus judi online yang diduga berpusat di Markas Komando TNI. Komisi I menegaskan bahwa kasus ini harus ditangani secara tuntas dan transparan demi menjaga nama baik institusi TNI di mata masyarakat. Komisi I akan memastikan tidak ada upaya penutupan atau pengalihan isu dalam penanganan kasus yang menyeret beberapa prajurit TNI ini.

Permintaan Keterbukaan Informasi

Ketua Komisi I DPR Bambang Haryo Bawono mengatakan bahwa pihaknya akan terus meminta keterbukaan informasi dari TNI terkait perkembangan penyelidikan kasus judi online. "Kami akan terus mengawal agar proses penyelidikan berjalan dengan transparan dan tidak ada upaya menutupi," ujar Bambang dalam rapat dengar pendapat dengan pimpinan TNI beberapa waktu lalu.

Menurut Bambang, TNI sebagai institusi milik negara harus memberikan kejelasan kepada publik mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan kasus ini. "Publik berhak mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana TNI menangani masalah yang melibatkan anggotanya ini," tambahnya.

Dampak pada Citra TNI

Kasus judi online yang melibatkan prajurit TNI ini dinilai sangat berdampak buruk pada citra institusi militer. Komisi I khawatir adanya praktik judi di lingkungan militer dapat merusak disiplin dan moral prajurit. "Kami prihatin adanya praktik judi yang melibatkan anggota TNI. Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai keprajuritan yang dianut," kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Fachry Ali.

Fachry menambahkan bahwa TNI perlu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, terutama generasi muda. "Sebagai institusi yang menjadi panutan, TNI harus bebas dari praktik negatif seperti judi. Kasus ini harus ditindak tegas sebagai bentuk komitmen TNI membersihkan barisan dari unsur-unsur negatif," ujarnya.

Langkah-langkah yang Telah Diambil TNI

Sebelumnya, TNI telah menyatakan akan melakukan pembersihan internal terkait kasus ini. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menindak tegas anggotanya yang terbukti terlibat dalam praktik judi online. "Kami akan mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada penyelembuhan dalam kasus ini," kata Andika.

TNI juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Tim tersebut akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya untuk mengungkap jaringan judi online yang diduga melibatkan beberapa prajurit TNI. "Tim khusus akan memastikan semua pihak yang terlibat, baik di dalam maupun di luar TNI, akan dihadirkan dalam penyelidikan ini," jelas juru bicara TNI Mayor Jenderal TNI Pramono Agung.

Mengenai Rumah Dinas TNI

Kasus judi online ini diketahui berpusat di salah satu rumah dinas (rumdin) TNI. Informasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan atas rumah dinas yang ditempati oleh prajurit TNI. Komisi I meminta TNI untuk memperketal pengawasan terhadap rumah dinas agar tidak digunakan untuk kegiatan ilegal.

"Rumah dinas milik negara harus digunakan untuk kepentingan dinas dan tidak boleh disalahgunakan. Kami meminta TNI untuk mengevaluasi sistem pengawasan terhadap rumah dinas agar hal seperti ini tidak terulang lagi," kata anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid.

Komitmen Menjankan Institusi

Komisi I menegaskan bahwa penanganan kasus ini akan menjadi ukuran komitmen TNI dalam menjaga integritas institusi. "Kami berharap TNI dapat menunjukkan komitmen nyata membersihkan barisan dari praktik negatif. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran TNI," ujar Bambang Haryo Bawono.

Seiring dengan perkembangan kasus, Komisi I akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh TNI. "Kami akan kembali menggelar rapat dengar pendapat jika ditemukan kekurangan dalam penanganan kasus ini," tambahnya.

Dengan adanya kasus ini, diharapkan TNI dapat melakukan introsiksi dan perbaikan sistem internal untuk mencegah terulangnya kasus serupa. "Integritas TNI harus dijaga dengan ketat. Kami percaya TNI dapat melewati ujian ini dengan baik," kata Fachry Ali.

Apa Reaksimu?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0
PENULIS Citra Anggraini

Penulis yang mendalami isu sosial, pendidikan, dan kebijakan publik.

Komentar (0)

User

Terpopuler

24 jam

Newsletter