Komisi III DPR Dukung Kapolri Larang Vape: Temuan Narkoba di Liquid Masif

**Komisi III DPR Dukung Kapolri Larang Vape: Temuan Narkoba di Liquid Masif** Komisi III DPR RI menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri yang mendorong pelarangan vape. Dukungan itu muncul karena persoalan vape tidak lagi hanya dilihat sebagai soal gaya hidup atau produk konsumen, tetapi telah berkembang menjadi isu penegakan hukum dan kesehatan publik. Dalam judul berita yang menjadi dasar penulisan ulang ini, sorotan utamanya adalah temuan narkoba di liquid vape yang disebut masif. Temuan tersebut menjadi alarm bagi banyak pihak bahwa liquid vape bisa disalahgunakan sebagai media peredaran dan konsumsi narkoba. Bagi Komisi III, dukungan terhadap pelarangan vape bukan berarti mengabaikan hak konsumen atau serta-merta menghukum semua pengguna. Dukungan itu lebih tepat dibaca sebagai sikap politik dan pengawasan terhadap langkah kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Komisi III yang menjadi mitra kerja Polri dalam bidang hukum dan keamanan memiliki kepentingan agar kebijakan yang diambil Kapolri memiliki dasar kuat, terukur, dan tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat. Karena itu, dukungan perlu disertai catatan agar pelarangan dijalankan dengan regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang selektif. Kapolri sendiri disebut mendorong pelarangan vape sebagai respons terhadap temuan narkoba di liquid yang dinilai masif. Persoalannya, liquid vape memiliki bentuk cair, mudah dicampur, mudah dikemas ulang, dan mudah dipasarkan melalui berbagai saluran. Karakter produk seperti itu membuat pengawasan menjadi lebih rumit dibandingkan produk yang bentuknya padat atau jelas. Liquid dapat diberi label dan kemasan yang tampak legal, dijual di ruang publik, atau dipasarkan melalui media sosial dan platform jual beli daring. Dalam kondisi demikian, penyalahgunaan narkoba dapat tersamarkan di balik produk yang terlihat biasa. Yang lebih mengkhawatirkan, pengguna vape banyak berasal dari kalangan muda. Jika liquid vape menjadi media penyelundupan atau pencampuran narkoba, risiko yang muncul bukan hanya soal kecanduan, tetapi juga kerusakan kesehatan jangka panjang. Narkoba dalam bentuk cair dapat masuk ke tubuh melalui uap yang dihirup. Dampaknya bisa sulit dideteksi secara kasat mata, terutama jika pengguna tidak menyadari bahwa liquid yang dikonsumsi telah dicampur zat berbahaya. Oleh karena itu, temuan narkoba di liquid vape perlu dilihat sebagai persoalan serius yang melibatkan kesehatan, pendidikan, keluarga, dan masa depan generasi muda. Meski demikian, pelarangan vape bukan kebijakan yang sederhana. Ada sejumlah tantangan yang harus dijawab. Pertama, siapa yang berwenang melakukan pengawasan terhadap produk liquid vape? Kedua, bagaimana mekanisme uji laboratorium untuk membedakan produk legal, produk ilegal, dan produk yang mengandung narkoba? Ketiga, bagaimana penegakan hukum terhadap penjual daring yang sering berpindah akun dan sulit dilacak? Keempat, bagaimana melindungi konsumen dari produk berbahaya tanpa mendorong pasar gelap yang lebih sulit dikendalikan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar kebijakan tidak berhenti pada pengumuman, tetapi benar-benar dapat dijalankan di lapangan. Karena itu, dukungan Komisi III sebaiknya diarahkan pada penguatan koordinasi antarlembaga. Polri tidak bisa bekerja sendiri. BNN, BPOM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bea Cukai, serta pemerintah daerah perlu dilibatkan. Pengawasan pasar, pemeriksaan laboratorium, penindakan terhadap penjual, dan edukasi publik harus berjalan bersama. Tanpa koordinasi, pelarangan berisiko hanya menyasar pengguna kecil sementara jaringan pemasok dan pencampur narkoba tetap lolos. Penegakan hukum juga perlu membedakan antara pengguna yang menjadi korban, penjual yang mencari keuntungan, dan jaringan yang sengaja menyebarkan narkoba melalui liquid. Komisi III juga memiliki fungsi pengawasan. Dukungan terhadap Kapolri harus diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, termasuk anggaran, sumber daya manusia, dan prosedur operasional. Jika pelarangan vape diambil, publik berhak mengetahui dasar ilmiah, cakupan larangan, dan mekanisme pengawasan yang digunakan. Jangan sampai kebijakan ini menimbulkan kebingungan di masyarakat, misalnya antara produk vape legal, liquid tanpa nikotin, dan produk yang mengandung narkoba. Kejelasan aturan akan mengurangi resistensi dan meningkatkan kepatuhan. Pada akhirnya, persoalan utama bukan sekadar vape, melainkan penyalahgunaan narkoba yang terus mencari bentuk baru. Liquid vape hanyalah salah satu modus yang muncul. Karena itu, respons negara harus bersifat menyeluruh: penegakan hukum yang tegas, pengawasan pasar yang ketat, edukasi risiko yang masif, dan perlindungan terhadap generasi muda. Dukungan Komisi III DPR terhadap langkah Kapolri melarang vape dapat dipahami sebagai sinyal bahwa persoalan ini tidak boleh diremehkan. Namun, keberhasilan kebijakan akan bergantung pada desain aturan yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, dan pengawasan yang tidak setengah hati. *Catatan: karena teks berita asli tidak disertakan, tulisan ini merupakan penulisan ulang berdasarkan judul yang diberikan, tanpa menambahkan kutipan, angka, atau nama spesifik yang tidak tersedia.*