Legislator Dukung Kapolri Berantas Narkoba: Penyelamatan Generasi Muda

Legislator Dukung Kapolri Berantas Narkoba: Penyelamatan Generasi Muda

DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap langkah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas peredaran narkoba. Anggota DPR menyatakan bahwa penindakan tegas terhadap peredaran narkoba merupakan upaya penting untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia dari bahaya narkotika yang merusak.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Kapolri di Gedung DPR RI, Kamis (15/6), sejumlah legislator menekankan perlunya sinergi antara pihak kepolisian dengan lembaga legislatif dalam memerangi peredaran narkoba. Mereka menilai bahwa narkotika telah menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional, terutama dampaknya terhadap generasi muda yang merupakan aset masa depan negara.

Dampak Narkoba pada Generasi Muda

Menurut data yang disampaikan Kapolri, angka penggunaan narkotika di kalangan remaja dan dewasa muda terus meningkat. Kapolri menjelaskan bahwa sekitar 40% pengguna narkotika di Indonesia berusia di bawah 30 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa ancaman narkotika semakin mengancam keberlanjutan generasi bangsa.

Legislator dari Komisi III DPR yang membidangi hukum dan HAM, Ahmad Rizki, menyatakan bahwa dampak narkoba tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik pengguna, tetapi juga merusak moral dan karakter bangsa. "Narkoba adalah musuh terbesar generasi muda. Dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi bangsa," ujar Rizki.

Strategi Penindakan Tegas

Kapolri Sigit Prabowo menjelaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan penindakan tegas terhadap jaringan narkoba mulai dari tingkat produksi, peredaran, hingga konsumsi. Strategi yang akan diterapkan meliputi peningkatan pengawasan di perbatasan, penindakan terhadap bandar narkoba, serta rehabilitasi bagi pengguna yang masih bisa diselamatkan.

"Kita akan melakukan penindakan tegas tanpa kompromi terhadap para bandar dan jaringan narkoba. Namun, bagi korban yang masih bisa diselamatkan, kita akan memberikan jalan untuk rehabilitasi dan kembali ke kehidupan yang produktif," jelas Sigit.

Legislator lainnya, Fery Hendrawan dari Fraksi PDI Perjuangan, menambahkan bahwa dukungan DPR tidak hanya sebatas pada penindakan, tetapi juga pada peningkatan pendidikan dan pencegahan sejak dini. "Kita perlu membangun sistem perlindungan yang komprehensif, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba," kata Fery.

Sinergi Pelaksanaan

DPR menekankan perlunya sinergi antara kepolisian dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemerintah daerah. Sinergi ini dianggap penting untuk mengoptimalkan program pencegahan dan penindakan narkoba.

Sementara itu, Kapolri menyatakan siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memberantas narkoba. "Kita akan membangun sinergi yang kuat dengan DPR, BNN, serta seluruh elemen masyarakat. Ini adalah perang melawan musuh bersama yang merusak masa depan bangsa," ujar Sigit.

Dalam rapat tersebut, DPR juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap aparat penegak hukum yang bekerja dalam penindakan narkoba. Mereka meminta Kapolri untuk memastikan keamanan personel yang bekerja di lapangan agar dapat menjalankan tugas dengan optimal tanpa takut terancam.

Target Penindakan

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ahmad Dwiki menjelaskan bahwa target penindakan tahun 2023 adalah menangkap minimal 1.000 tersangka bandar narkoba tingkat nasional dan internasional. Selain itu, pihaknya juga menargetkan untuk menyita 10 ton narkotika berbagai jenis sepanjang tahun ini.

"Kita telah menyiapkan tim khusus yang akan bekerja secara profesional dan tegas. Tim ini dilengkapi dengan teknologi canggih untuk mendeteksi dan menangkap jaringan narkoba," jelas Ahmad Dwiki.

Legislator menyambut baik target yang ditetapkan Kapolri namun menekankan bahwa penindakan harus diimbangi dengan program rehabilitasi yang efektif bagi pengguna narkotika. Mereka meminta agar alokasi anggaran untuk rehabilitasi juga ditingkatkan agar korban dapat kembali ke kehidupan normal.

Komitmen Nasional

DPR menyatakan bahwa pemberantasan narkotika merupakan komitmen nasional yang membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Mereka mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melaporkan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan narkoba.