Luas KEK RI Kalah dari Malaysia-Vietnam, Airlangga Ungkap Penyebabnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat luas kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia tertinggal dibandingkan Malaysia dan Vietnam. Persoalan utama bukan semata pada ketersediaan lahan, melainkan pada kecepatan penyiapan infrastruktur, kepastian regulasi, dan iklim investasi yang belum sepenuhnya kompetitif.

Dalam berbagai forum ekonomi, Airlangga menyoroti bahwa Malaysia dan Vietnam mampu menawarkan lahan industri siap pakai dalam skala besar dengan proses perizinan yang jauh lebih singkat. Vietnam, misalnya, dikenal memiliki ratusan kawasan industri dan kawasan ekonomi yang tersebar dari utara hingga selatan, dengan fasilitas pendukung seperti pelabuhan, jalan tol, dan pasokan listrik yang dibangun lebih dulu sebelum investor masuk. Malaysia juga memiliki zona ekonomi yang terintegrasi dengan pelabuhan utama dan jaringan logistik regional.

Ketimpangan Luas Kawasan

Data yang kerap menjadi rujukan menunjukkan luas kawasan ekonomi khusus Indonesia masih jauh di bawah Malaysia dan Vietnam. Vietnam memiliki ratusan kawasan industri dan kawasan ekonomi dengan total luas mencapai ratusan ribu hektare. Malaysia memiliki sejumlah koridor ekonomi yang masing-masing mencakup wilayah sangat luas, seperti Iskandar Malaysia dan koridor pantai timur. Indonesia sendiri hingga kini memiliki sekitar dua puluh KEK dengan total luas yang belum menembus angka signifikan jika dibandingkan kedua negara tetangga tersebut.

Ketimpangan ini menjadi perhatian karena KEK dipandang sebagai instrumen penting untuk menarik investasi padat modal, mendorong ekspor, dan menciptakan lapangan kerja. Tanpa luas kawasan yang memadai dan siap tawar, Indonesia berisiko kehilangan peluang relokasi industri dari Tiongkok dan negara lain yang tengah mencari lokasi alternatif.

Penyebab Menurut Airlangga

Airlangga menjelaskan sejumlah penyebab utama. Pertama, proses pembebasan lahan di Indonesia masih berjalan lambat karena melibatkan banyak pihak, mulai dari pemilik lahan, pemerintah daerah, hingga instansi pusat. Perbedaan status tanah, sengketa kepemilikan, dan harga yang tidak sepakat sering menjadi penghambat bertahun-tahun.

Kedua, pembangunan infrastruktur dasar di dalam dan sekitar KEK belum berjalan secepat yang dibutuhkan investor. Jalan akses, pelabuhan, jaringan listrik, air bersih, dan pengolahan limbah sering baru dibangun setelah komitmen investasi masuk, bukan sebelumnya. Akibatnya, investor memilih lokasi lain yang sudah siap.

Ketiga, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih belum optimal. Perizinan di daerah kadang tidak selaras dengan kebijakan pusat, sehingga insentif fiskal dan kemudahan berusaha yang dijanjikan tidak selalu dirasakan di lapangan. Hal ini berbeda dengan Vietnam yang menerapkan administrasi satu pintu secara konsisten di kawasan industrinya.

Keempat, Airlangga juga menyoroti aspek promosi dan pemasaran kawasan yang belum agresif. Malaysia dan Vietnam aktif menawarkan kawasan mereka melalui lembaga promosi investasi yang bekerja sistematis di negara-negara sumber investasi, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyampaikan nilai tawar secara terpadu.

Perbandingan dengan Malaysia dan Vietnam

Vietnam berhasil membangun ekosistem kawasan industri yang saling terhubung, dengan kawasan ekonomi seperti Chu Lai, Dung Quat, dan sejumlah kawasan di sekitar Ho Chi Minh City yang dilengkapi pelabuhan dan jalur logistik. Skema insentif pajak diberikan dalam jangka panjang dan diterapkan secara konsisten, sehingga investor memiliki kepastian.

Malaysia memiliki koridor ekonomi yang dikelola lembaga khusus dengan mandat jelas, termasuk pengembangan lahan, promosi, dan fasilitasi investor. Iskandar Malaysia, misalnya, dibangun sebagai kawasan terintegrasi dengan Singapura, sementara koridor lain menyasar industri tertentu seperti elektronik, petrokimia, dan energi terbarukan.

Sementara itu, KEK Indonesia seperti Sei Mangkei, Kendal, Tanjung Lesung, Mandalika, dan sejumlah kawasan lain memiliki potensi besar tetapi belum sepenuhnya terisi. Sebagian kawasan menghadapi kendala infrastruktur, sebagian lagi menghadapi persoalan permintaan pasar dan kesiapan tenaga kerja.

Langkah Pemerintah

Airlangga menegaskan pemerintah terus memperbaiki iklim investasi, antara lain melalui Undang-Undang Cipta Kerja, penyederhanaan perizinan berusaha, dan pemberian insentif fiskal bagi investor di KEK. Pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung melalui kerja sama dengan badan usaha dan pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah tengah mendorong pengembangan kawasan industri terintegrasi dan hilirisasi sumber daya alam, yang diharapkan menambah daya tarik KEK. Strategi ini mencakup pengembangan smelter, industri pengolahan nikel, bauksit, dan komoditas lain di kawasan yang memiliki KEK.

Namun demikian, Airlangga mengakui bahwa hasilnya tidak bisa instan. Diperlukan konsistensi kebijakan lintas pemerintahan, kepastian hukum, dan perbaikan tata kelola lahan agar luas dan kualitas KEK Indonesia dapat bersaing dengan Malaysia dan Vietnam.

Implikasi bagi Investasi

Jika ketimpangan luas dan kesiapan KEK tidak segera diatasi, Indonesia berpotensi terus tertinggal dalam menarik investasi manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi. Padahal, periode relokasi industri global menjadi momentum yang tidak datang dua kali.

Karena itu, percepatan penyediaan lahan siap bangun, pembangunan infrastruktur terdepan, serta promosi investasi yang terkoordinasi menjadi kunci. Tanpa itu, perbandingan luas KEK dengan Malaysia dan Vietnam akan tetap menjadi cermin kelemahan yang perlu dibenahi secara serius oleh semua pemangku kepentingan.