Mendagri Minta Pemda Perkuat Diskominfo, Sorot Pentingnya Komunikasi dalam Efektivitas Kebijakan Publik
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya memperkuat Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) di tingkat daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah acara yang membahas peran strategis Diskominfo dalam mensukseskan kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Tito menekankan bahwa komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam memastikan setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Peran Diskominfo dalam Implementasi Kebijakan
Menurut Tito, Diskominfo memiliki perakan krusial dalam menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. "Diskominfo bukan lagi sekadar unit yang berfungsi sebagai pengelola website atau media sosial pemerintah daerah, melainkan sebagai pusat strategi komunikasi yang merespons kebutuhan informasi masyarakat," ujar Tito saat memberi sambutan dalam acara tersebut.
Mendagri menjelaskan bahwa dalam era digital seperti sekarang, informasi bergerak dengan cepat dan luas. Tanpa adanya komunikasi yang terstruktur dan terarah, kebijakan publik seringkali salah sasar atau bahkan menimbulkan kebingungan di masyarakat. "Kita lihat banyak kasus di mana kebijakan yang baik jadi buruk karena penjelasannya tidak jelas atau tidak tepat sasaran," tambahnya.
Tantangan Komunikasi Pemerintah Daerah
Tito mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam hal komunikasi. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang komunikasi strategis, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya komunikasi dalam perencanaan kebijakan sejak awal.
"Banyak daerah yang baru memikirkan komunikasi setelah kebijakan dibuat. Padahal, komunikasi harus menjadi bagian integral dari perencanaan kebijakan sejak awal," jelas Tito. Ia mencontohkan, dalam penanganan pandemi COVID-19, daerah yang memiliki komunikasi yang baik dengan masyarakat cenderung lebih berhasil dalam menerapkan protokol kesehatan.
Upaya Penguatan Kapasitas Diskominfo
Untuk mengatasi masalah ini, Mendagri menginstruksikan para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memperhatikan penempatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Diskominfo. "Kita harus mengubah persepsi bahwa Diskominfo itu hanya untuk urus pers atau media sosial. Mereka harus menjadi penentu strategi komunikasi yang mempengaruhi kebijakan," tegasnya.
Tito juga menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan memberikan pelatihan dan bantuan teknis bagi Diskominfo di daerah, terutama dalam hal pengelolaan komunikasi krisis, komunikasi digital, dan analisis media. "Kita akan melatih mereka bagaimana memahami dinamika informasi di masyarakat dan bagaimana meresponsnya dengan tepat," ujarnya.
Komunikasi Sebagai Alat Demokrasi
Lebih dari sekadar efektivitas kebijakan, Tito menekankan bahwa komunikasi yang baik merupakan pilar demokrasi. "Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah. Diskominfo adalah alat untuk memenuhi hak tersebut," kata Tito.
Ia menambahkan, komunikasi yang transparan dan terbuka juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. "Kalau masyarakat tahu dan mengerti kebijakan, mereka akan lebih mudah diajak untuk berpartisipasi. Ini yang kita butuhkan dalam membangun daerah yang lebih baik," pungkasnya.
Dengan instruksi ini, diharapkan Diskominfo di setiap daerah dapat bertransformasi dari unit administratif biasa menjadi pusat strategi komunikasi yang mampu mendukung keberhasilan setiap kebijakan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Komentar (0)