OTT KPK di Klaten, 20 Orang Termasuk Bupati Ditangkap

Operasi Tangkap Tangan KPK di Klaten, 20 Orang Termasuk Bupati Ditangkap

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Rabu (15/11) pagi, menghebohkan kawasan tersebut. Sebanyak 20 orang, termasuk Bupati Klaten Sri Mulyani beserta sejumlah pejabat dan pengusaha, ditangkap dalam operasi yang dilakukan sejak dini hari itu. Penangkapan ini terkait dugaan kasus suap terkait pengadaan lahan untuk pembangunan RSUD Dr. Moewardi di Kabupaten Klaten.

KPK melakukan penangkapan secara bersamaan di beberapa lokasi, termasuk rumah dinas Bupati Klaten, kantor Dinas Kesehatan Klaten, dan rumah-rumah para tersangka lainnya. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, operasi ini merupakan hasil dari penyelidikan yang sudah berjalan selama beberapa bulan terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan lahan untuk RSUD Dr. Moewardi.

Detail Penangkapan

Dalam operasi tersebut, KPK berhasil mengamankan 20 orang sebagai tersangka. Selain Bupati Klaten Sri Mulyani, beberapa pejabat tinggi Pemkab Klaten juga turut ditangkap, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Klaten, Kepala Dinas Pengadaan Barang dan Jasa (DPPBJ), serta sejumlah staf terkait. Selain pejabat, KPK juga menangkap seorang pengusaha yang diduga menjadi pemberi suap dalam kasus ini.

Ali Fikri menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan dalam kasus ini adalah pemberian su oleh seorang pengusaha kepada Bupati Klaten dan sejumlah pejabat terkait agar proyek pengadaan lahan untuk RSUD Dr. Moewarden dapat berjalan sesuai keinginan mereka. "Berdasarkan hasil penyelidikan, ada dugaan adanya pemberian suap sebesar Rp 5 miliar untuk memuluskan proyek tersebut," kata Ali dalam konferensi pers yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, Rabu siang.

Pengembangan Kasus

KPK menyita sejumlah barang bukti dalam operasi ini, termasuk uang tunai senilai Rp 1,5 miliar yang ditemukan di rumah Bupati Sri Mulyani. Selain itu, penyidik juga menyita dokumen-dokumen penting yang dianggap sebagai bukti dalam kasus ini, termasuk dokumen terkait proyek pengadaan lahan RSUD Dr. Moewardi.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Sri Mulyani beserta para tersangka lainnya akan menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. KPK telah menunjuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas. "KPK akan mengusut tuntas kasus ini dan tidak akan mengenal ada istilah pengecualian. Siapa pun dan apa pun jabatannya, jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, akan diproses sesuai hukum yang berlaku," ujar Ali Fikri.

Reaksi dari Berbagai Pihak

Penangkapan Bupati Klaten ini langsung mencuatkan reaksi dari berbagai pihak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku terkejut dengan penangkapan ini. Saya mendapat kabar pagi ini bahwa ada teman rekan sejawat yang ditangkap KPK. Tentu ini mengejutkan, tapi kita hormati proses hukum yang berjalan," ujar Ganjar saat dihubungi terkait penangkapan ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Klaten, Ahmad Yani, mengaku prihatin dengan adanya salah satu anggota DPRDnya yang turut ditangkap dalam operasi ini. "Kami prihatin dan menyesalkan adanya anggota DPRD yang terlibat dalam kasus ini. Kami akan menunggu hasil penyelidikan dari KPK terlebih dahulu," ujar Ahmad.

Kasus Serupa di Jateng

Penangkapan Bupati Klatan ini bukan kali pertama terjadi di Jawa Tengah. Sebelumnya, beberapa pejabat di Jateng juga sudah ditangkap KPK dalam kasus-kasus korupsi serupa, termasuk Bupati Brebes dan Bupati Pemalang. Menurut data KPK, sejak 2020, sudah ada 8 pejabat di Jawa Tengah yang ditangkap dalam operasi serupa.

KPK menegaskan akan terus melakukan pemberantasan korupsi di berbagai level, termasuk di daerah. "Korupsi di daerah sangat meresahkan masyarakat karena berdampak langsung pada pelayanan publik. KPK akan terus mengawal setiap proyek pembangunan di daerah untuk mencegah praktik korupsi," kata Ali Fikri.

Saat ini, para tersangka masih menjalani pemeriksaan di Kantor KPK Jakarta. KPK berencana akan menetapkan tersangka dalam waktu dekat ini dan menetapkan status hukum mereka, baik sebagai tersangka atau saksi dalam kasus ini.