Pernyataan Karhutla Tak Parah Bikin Geram, Ini Rekam Jejak Muhidin Gubernur Kalimantan Selatan
Sejak dilantik sebagai Gubernur Kalimantan Selatan periode 2024-2029, Muhidin kembali menjadi sorotan publik. Terutama setelah pernyataannya yang dinilai menyepelehkan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi tersebut. Pernyataan Muhidin yang menyatakan bahwa kondisi karhutla di Kalsel "tidak parah" menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan dan masyarakat setempat.
Muhidin, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banjar dua periode, dilantik sebagai Gubernur Kalsel bersama wakilnya H Muharram pada Desember 2024 lalu. Ia menggantikan Sahbirin Noor yang telah menjabat selama dua periode. Dalam pidato pengambilan sumpah jabatannya, Muhidin menyampaikan visi misi pembangunan di Kalsel dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.
Kontroversi Pernyataan tentang Karhutla
Belakangan ini, pernyataan Muhidin mengenai kondisi karhutla di Kalimantan Selatan menjadi bahan perdebatan. Dalam sebuah kesempatan, ia menyatakan bahwa kondisi kebakaran hutan dan lahan di provinsi tersebut tidak parah dan masih dalam kondisi terkendali. Pernyataan ini langsung menuai kritik dari berbagai kalangan.
Koordinator WALHI Kalimantan Selatan, Ahmad Taufiq, mengatakan bahwa pernyataan Muhidin tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, karhutla di Kalsel telah mengakibatkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. "Kondisi asap akibat karhutla telah mencapai tingkat yang tidak sehat di beberapa wilayah. Hal ini tentu berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia," ujar Taufiq.
Sebelumnya, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan termasuk salah satu provinsi dengan jumlah titik api terbanyak di Indonesia selama musim kemarau. Pada September hingga November 2024, tercatat ratusan titik api tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalsel.
Rekam Jejak Muhidin dalam Politik
Muhidin bukanlah nama baru di dunia perpolitikan Kalimantan Selatan. Ia telah lama terlibat dalam dunia politik praktis, dimulai dari karirnya sebagai Bupati Banjar yang menjabat selama dua periode, yakni dari 2016 hingga 2024. Sebelum menjadi bupati, Muhidin pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Banjar periode 2011-2016.
Sebagai Bupati Banjar, Muhidin dikenal dengan beberapa program pembangunannya, seperti peningkatan infrastruktur di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia juga sering kali dianggap sebagai figur yang dekat dengan masyarakat, terutama di kalangan petani dan nelayan.
Ketika menjadi calon gubernur Kalsel, Muhidin berpasangan dengan H Muharram, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Tanah Laut. Pasangan ini diusung oleh koalisi partai politik Golkar, PAN, dan PKS. Dalam pilkada Kalsel 2024, mereka berhasil memenangkan kontestasi dengan mengalahkan pasangan calon petahana.
Visi Misi sebagai Gubernur Kalsel
Sebagai gubernur, Muhidin mengusung visi "Bersama Membangun Kalsel Sejahtera". Visi ini difokuskan pada empat pilar utama, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelestarian lingkungan.
Dalam bidang ekonomi, Muhidin berencana untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai pilar utama perekonomian Kalsel. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan industri kecil dan menengah untuk menciptakan lapangan kerja.
Sedangkan dalam bidang infrastruktur, Muhidin berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai proyek yang telah direncanakan sebelumnya, seperti pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil. Ia juga berencana untuk meningkatkan akses listrik di seluruh wilayah Kalsel.
Tanggapan dari Berbagai Pihak
Pernyataan Muhidin mengenai karhutla tidak parah mendapatkan berbagai respons dari berbagai pihak. Selain kritik dari aktivis lingkungan, pernyataan tersebut juga mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kalsel.
Anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Pangerang, mengatakan bahwa pernyataan Muhidin perlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata. "Kita mengapresiasi jika gubernur menyatakan bahwa karhutla tidak parah, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cara mengatasinya. Kita butuh kejelasan mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah provinsi untuk menangani masalah ini," ujar Andi.
Sementara itu, beberapa tokoh masyarakat di Kalsel meminta Muhidin untuk lebih sensitif terhadap isu lingkungan. Menurut mereka, kebakaran hutan dan lahan adalah masalah serius yang perlu ditangani secara serius dan tidak boleh direduksi.
Dalam tanggapannya, Muhidin mengakui bahwa masalah karhutla memang perlu perhatian serius. Ia berjanji akan segera membentuk tim khusus untuk menangani masalah ini. "Kami akan bekerja keras untuk memastikan bahwa kondisi di Kalsel tetap aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat," ujar Muhidin.
Dengan segala kontroversi yang menyertainya, ke depannya visi misi Muhidin dalam membangun Kalimantan Selatan akan teruji. Terutama dalam menghadapi berbagai isu, termasuk masalah lingkungan yang kini menjadi perhatian publik.
Komentar (0)