Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta untuk membahas kajian terkait kebijakan ganjil genap dan Car Free Day (CFD). Pemanggilan tersebut menindaklanjuti wacana peninjauan ulang sejumlah kebijakan transportasi dan penataan ruang publik di ibu kota yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali menyampaikan bahwa kajian mengenai ganjil genap dan CFD masih berlangsung. Ia menyebut, hasil kajian tersebut menjadi dasar bagi Pemprov DKI dalam menentukan arah kebijakan selanjutnya, termasuk kemungkinan perubahan pengaturan pada kedua program yang selama ini diterapkan di Jakarta.
Kajian Ganjil Genap dan CFD Masih Berjalan
Marullah menjelaskan, Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis tengah mendalami berbagai aspek terkait ganjil genap dan CFD. Aspek yang dikaji mencakup efektivitas pengendalian lalu lintas, dampak terhadap penggunaan angkutan umum, serta fungsi CFD sebagai ruang terbuka bagi warga.
"Terkait dengan ganjil genap dan CFD memang masih dalam kajian. Jadi belum ada keputusan final," ujar Marullah di Balai Kota DKI Jakarta.
Kajian tersebut, lanjutnya, juga mempertimbangkan sejumlah persoalan yang muncul di lapangan. Selama ini, ganjil genap dinilai berperan menekan volume kendaraan pada jam-jam sibuk di ruas jalan tertentu. Namun, di sisi lain, kebijakan itu dikritik karena belum sepenuhnya mendorong peralihan masyarakat ke transportasi publik.
Sementara itu, CFD yang digelar di sejumlah ruas jalan utama setiap akhir pekan menjadi magnet bagi warga. Selain dimanfaatkan untuk berolahraga, kawasan CFD kerap menjadi lokasi kegiatan ekonomi mikro, mulai dari pedagang makanan, produk kerajinan, hingga berbagai komunitas. Karena itu, penataan CFD tidak hanya berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, tetapi juga pengelolaan ruang publik dan aktivitas ekonomi warga.
Pramono Minta Kajian Matang sebelum Memutuskan
Pramono Anung dikabarkan meminta jajaran Dinas Perhubungan menyiapkan kajian yang matang sebelum mengambil keputusan. Gubernur ingin setiap kebijakan yang berkaitan dengan mobilitas warga dan ruang publik memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi teknis, sosial, maupun ekonomi.
Pendekatan itu sejalan dengan arah pemerintahan Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang menekankan pentingnya kebijakan berbasis data. Pemprov DKI berupaya memastikan bahwa setiap perubahan aturan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat dan tetap memperhatikan kepentingan berbagai pihak.
Dalam konteks ganjil genap, sejumlah opsi tengah ditelaah. Opsi tersebut antara lain memperluas cakupan ganjil genap, mengubah jam operasional, mengevaluasi ruas jalan yang diberlakukan, hingga mengintegrasikan kebijakan itu dengan pengembangan transportasi publik. Pemprov DKI juga disebut mempertimbangkan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memperkuat penegakan aturan.
Adapun untuk CFD, pembahasan mengarah pada penataan lokasi, pengaturan waktu, serta keterlibatan pedagang dan komunitas. Pemprov DKI ingin memastikan CFD tetap memberi manfaat bagi warga tanpa mengganggu fungsi jalan dan aktivitas ekonomi di sekitarnya.
Dampak bagi Warga dan Pelaku Usaha
Wacana peninjauan ganjil genap dan CFD mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Pengguna jalan berharap kebijakan yang diambil mampu mengurangi kemacetan, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Mereka juga mendorong peningkatan layanan transportasi publik agar masyarakat memiliki alternatif yang layak.
Di sisi lain, pedagang yang biasa berjualan di kawasan CFD berharap penataan tidak menghilangkan sumber penghasilan mereka. Para pelaku usaha mikro menilai CFD telah menjadi ruang bertemu antara produsen dan konsumen yang turut menggerakkan perekonomian warga.
Pengamat transportasi menilai evaluasi ganjil genap perlu melihat data pergerakan kendaraan secara menyeluruh. Menurut mereka, kebijakan ganjil genap tidak berdiri sendiri. Efektivitasnya bergantung pada ketersediaan angkutan umum, integrasi antarmoda, serta penegakan aturan yang konsisten.
Mereka juga menyoroti pentingnya sosialisasi sebelum kebijakan baru diberlakukan. Perubahan aturan yang mendadak berpotensi menimbulkan penolakan dan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat.
Langkah Selanjutnya
Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan mengumumkan hasil kajian setelah pembahasan dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait rampung. Keputusan yang diambil nantinya diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan mobilitas, kualitas udara, ketertiban lalu lintas, serta ruang aktivitas warga.
Hingga kini, belum ada kepastian mengenai bentuk final kebijakan ganjil genap dan CFD. Pemprov DKI memastikan setiap opsi akan diuji terlebih dahulu, termasuk melalui pembahasan lintas perangkat daerah dan masukan dari masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang ditetapkan dapat diterima dan dijalankan secara efektif di lapangan.
Komentar (0)