Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti tingginya frekuensi bencana di Indonesia yang terjadi berulang hingga ribuan kali setiap tahun. Dari sekian banyak kejadian, sebagian besar bukan bencana berskala besar seperti gempa dan tsunami, melainkan peristiwa hidrometeorologi yang berulang di wilayah yang sama, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga kekeringan. BNPB menegaskan, penyebab utama pengulangan bencana itu bukan semata faktor alam, melainkan berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan dan tata kelola ruang yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dominasi Bencana Hidrometeorologi
Berdasarkan catatan BNPB, bencana hidrometeorologi mendominasi hampir seluruh kejadian bencana di Tanah Air, dengan porsi yang secara konsisten berada di atas 90 persen dari total peristiwa setiap tahun. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem menjadi tiga jenis bencana yang paling sering muncul dalam laporan harian maupun rekapitulasi tahunan. Sementara itu, bencana geologi seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami jumlahnya jauh lebih kecil, tetapi kerap menimbulkan dampak kerusakan dan korban jiwa yang besar.
Pola tersebut menunjukkan bahwa risiko bencana di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh posisi geografis yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, tetapi juga oleh kondisi lingkungan dan cara pengelolaan lahan. Bencana yang berulang di lokasi yang sama menandakan persoalan struktural yang belum terselesaikan, bukan sekadar peristiwa alam yang datang tiba-tiba.
Kerusakan Lingkungan dan Alih Fungsi Lahan
BNPB menempatkan degradasi lingkungan sebagai salah satu penyebab utama bencana yang terus berulang. Berkurangnya tutupan hutan di kawasan hulu, alih fungsi lahan yang masif untuk permukiman dan kegiatan usaha, serta lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang membuat daya dukung lingkungan menurun. Ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi, air tidak lagi tertahan dengan baik sehingga limpasan permukaan meningkat dan memicu banjir di kawasan hilir.
Pada wilayah berlereng, hilangnya vegetasi penutup tanah memperbesar peluang terjadinya longsor, terutama ketika curah hujan tinggi berlangsung dalam waktu lama. Kondisi itu diperparah oleh praktik budidaya yang tidak memperhatikan kaidah konservasi, serta pembangunan di area yang secara alamiah rawan longsor. BNPB berulang kali mengingatkan bahwa pembangunan di kawasan rawan bencana harus disertai kajian risiko yang memadai.
Permukiman di Zona Rawan
Faktor lain yang disebut BNPB adalah keberadaan permukiman dan aktivitas ekonomi di kawasan rawan bencana. Sejumlah wilayah yang secara historis menjadi langganan banjir dan longsor justru terus berkembang menjadi pusat permukiman. Keterbatasan lahan yang aman, tekanan kebutuhan tempat tinggal, serta lemahnya penegakan aturan tata ruang membuat risiko tersebut menumpuk dari tahun ke tahun. Akibatnya, bencana yang sama cenderung terulang dengan pola kerugian yang mirip.
Faktor Iklim dan Cuaca Ekstrem
Selain persoalan tata kelola, BNPB juga menyoroti pengaruh dinamika iklim terhadap peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi. Fenomena seperti La Nina dan Dipole Mode Samudra Hindia dapat meningkatkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, sehingga memicu banjir dan longsor pada periode tertentu. Perubahan iklim turut memperbesar kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem dengan intensitas yang lebih tinggi dan durasi yang tidak biasa.
Karena itu, BNPB menilai upaya pengurangan risiko bencana tidak cukup dilakukan dengan penanganan darurat semata. Peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, dan penataan lingkungan menjadi bagian penting dari strategi menghadapi perubahan iklim yang dampaknya makin terasa di tingkat lokal.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Bencana yang berulang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kerugian tidak hanya berupa kerusakan rumah dan infrastruktur, tetapi juga terganggunya aktivitas ekonomi, terputusnya akses pendidikan, serta memburuknya kondisi kesehatan di lokasi pengungsian. Beban pemerintah daerah pun bertambah karena anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi harus dikeluarkan berulang kali untuk kerusakan yang sama.
Selain itu, bencana yang datang silih berganti memperlambat proses pemulihan sosial-ekonomi warga. Kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan rumah tangga berpenghasilan rendah, menanggung risiko paling besar karena keterbatasan kemampuan untuk pulih.
Langkah Mitigasi yang Didorong BNPB
BNPB mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya mitigasi struktural dan nonstruktural secara berkelanjutan. Mitigasi struktural antara lain berupa normalisasi sungai, pembangunan dan pemeliharaan drainase, pembuatan embung, serta penanaman vegetasi di kawasan hulu. Adapun mitigasi nonstruktural mencakup penegakan rencana tata ruang, penyusunan kajian risiko bencana, pembentukan desa tangguh bencana, serta penguatan sistem peringatan dini hingga tingkat komunitas.
BNPB juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat melalui simulasi evakuasi, penyediaan jalur dan tempat evakuasi yang memadai, serta penyebaran informasi risiko secara rutin. Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana sesuai ketentuan dan memastikan rencana kontingensi tidak berhenti sebagai dokumen.
Dengan pola bencana yang terus berulang, BNPB menilai pergeseran pendekatan menjadi keharusan, dari sekadar tanggap darurat menuju pengurangan risiko yang terencana. Tanpa perbaikan pada akar persoalan lingkungan dan tata ruang, kejadian bencana diperkirakan tetap tinggi dan cenderung menimpa wilayah yang sama dari tahun ke tahun.
Komentar (0)