Seluruh Sekolah di Sumut Terapkan PJJ hingga 21 Oktober Imbas Asap Karhutla
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi mengumumkan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di seluruh jenjang pendidikan hingga 21 Oktober 2023. Keputusan ini diambil sebagai antisipasi dampak buruk asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin parah di beberapa wilayah di provinsi tersebut.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyatakan bahwa kondisi kualitas udara di berbagai daerah telah mencapai titik bahaya. "Kami memutuskan untuk menerapkan PJJ di seluruh sekolah hingga 21 Oktober mendatang. Ini demi menjaga kesehatan para siswa, guru, dan tenaga pendidik," jelas Edy dalam konferensi pers yang digunakan di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (4/10).
Kondisi Kualitas Udara Mencapai Bahaya
Sejak awal Oktober, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Menurut data dari Standar Pemantauan Atmosfer dan Iklim (ISPU) di beberapa kota besar seperti Medan, Pematangsiantar, dan Binjai, indeks kualitas udara terus berada di level tidak sehat bahkan berbahaya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Drs. H. Syamsulrizal, M.Pd., menjelaskan bahwa berdasarkan pantauan tim, konsentrasi partikel PM10 di udara telah melampaui bataman aman. "Kadar PM10 di beberapa titik mencapai 800 mikrogram per meter kubik, jauh di atas batas aman yang hanya 150 mikrogram per meter kubik. Tentu ini sangat berbahaya bagi kesehatan terutama bagi anak-anak dan remaja yang masih dalam masa pertumbuhan," ujarnya.
Asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga seperti Riau dan juga beberapa titik di Sumatera Utara sendiri telah menyebabkan berbagai dampak kesehatan. Rumah sakit di wilayah tersebut melaporkan peningkatan pasien dengan keluhan gangguan pernafasan, iritasi mata, dan alergi.
Mekanisme Pelaksanaan PJJ
Dalam keputusan tersebut, seluruh satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK di Sumatera Utara wajib melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Namun, bagi siswa yang tidak memiliki akses internet atau perangkat digital, pihak sekolah disiapkan pembelajaran luring dengan protokol kesehatan yang ketat.
Untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran, pemerintah provinsi menyediakan bantuan kuota internet bagi para guru dan siswa yang membutuhkan. Selain itu, juga disiapkan modul pembelajaran offline yang dapat diakses oleh siswa tanpa harus menggunakan internet.
Respons dari Berbagai Pihak
Keputusan pemerintah provinsi ini mendapatkan berbagai respons dari berbagai pihak. Orang tua siswa umumnya mendukung keputusan ini dengan alasan kesehatan anak menjadi prioritas utama. "Saya lebih suka anak belajar dari rumah meskipun tidak semua mata pelajaran bisa diajarkan secara optimal. Kesehatan anak jangan sampai terganggu akibat asap," kata Budi, seorang orang tua siswa SD di Medan.
Sementara itu, beberapa pihak mengkhawatirkan dampak PJJ terhadap efektivitas pembelajaran. Ketua Asosiasi Pendidikan Indonesia (API) Sumatera Utara, Dr. Ahmad Fauzi, mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh tidak sepenuhnya efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. "Namun, dalam kondisi darurat seperti ini, PJJ merupakan solusi terbaik. Kami mendukung keputusan pemerintah asalkan ada perhatian khusus bagi siswa yang kesulitan mengakses pembelajaran daring," ujarnya.
Upaya Penanggulakan Asap
Sementara itu, pemerintah provinsi bersama TNI/Polri dan BPBD terus berupaya mengatasi masalah asap akibat karhutla. Sebanyak 50 unit mobil pemadam kebakaran dan 100 personel terjun untuk memadamkan titik api di berbagai lokasi. Selain itu, juga dilakukan penyiraman air dari udara untuk menekangi api yang sulit dijangkau di darat.
Gubernur Edy Rahmayadi menambahkan bahwa pemerintah juga telah membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah asap. "Tim ini terdiri dari unsur BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan TNI/Polri. Mereka akan bekerja sama untuk memadamkan api dan memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak asap," jelasnya.
Sejauh ini, pemerintah provinsi belum menentukan kebijakan setelah 21 Oktober. "Kami akan terus memantau perkembangan kondisi. Jika kualitas udara masih buruk, PJJ bisa diperpanjang. Namun jika kondisi membaik, kami akan kembali ke pembelajaran tatap muka," pungkas Edy Rahmayadi.
Komentar (0)