Lembaga survei Voxpol Center Research and Consulting merilis temuan yang menempatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada angka 63,1 persen. Angka itu menjadi salah satu indikator awal bagaimana publik menilai kinerja kabinet yang mulai bekerja sejak pelantikan pada Oktober 2024, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan tuntutan percepatan realisasi janji kampanye.
Dalam rilis survei yang dipublikasikan Voxpol, mayoritas responden menilai pemerintahan saat ini berada di jalur yang benar. Kepercayaan itu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sejumlah faktor yang dinilai publik sebagai tanda keseriusan pemerintah, mulai dari percepatan program prioritas hingga upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Meski demikian, angka 63,1 persen sekaligus menandakan bahwa masih ada ruang besar bagi pemerintah untuk meyakinkan hampir empat dari sepuluh warga yang belum sepenuhnya percaya.
Kepercayaan Publik dan Batasnya
Angka 63,1 persen lazim dibaca sebagai modal politik yang cukup kuat bagi pemerintahan yang baru berjalan beberapa bulan. Dalam tradisi survei opini publik di Indonesia, tingkat kepercayaan di atas 60 persen umumnya dipandang sebagai posisi yang relatif aman, terutama karena pemerintahan baru biasanya menikmati efek dukungan awal atau honeymoon period yang membuat publik cenderung memberi kesempatan sebelum menilai secara lebih keras.
Namun, Voxpol juga menempatkan sekitar 36,9 persen sisanya di luar kategori percaya. Kelompok ini terdiri dari responden yang menyatakan tidak percaya maupun mereka yang belum menentukan sikap atau tidak menjawab. Bagi pengamat, proporsi tersebut tetap signifikan karena menunjukkan bahwa kepercayaan publik belum bersifat menyeluruh dan masih bergantung pada sejumlah variabel, termasuk kinerja ekonomi rumah tangga dan konsistensi pemerintah dalam menepati janji.
Kepercayaan publik sendiri bukan kategori yang statis. Ia bergerak mengikuti peristiwa, kebijakan, dan persepsi atas dampak kebijakan itu terhadap kehidupan sehari-hari. Karena itu, hasil survei Voxpol lebih tepat dibaca sebagai potret pada satu titik waktu, bukan sebagai penilaian final atas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Faktor yang Mendorong Penilaian Positif
Sejumlah program yang menjadi prioritas pemerintahan disebut menjadi salah satu alasan mengapa publik memberi penilaian positif. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, menjadi kebijakan yang paling banyak dibicarakan publik karena menyentuh langsung sekolah dan keluarga. Kebijakan itu dinilai menunjukkan kehadiran negara dalam urusan gizi anak, meski pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi persoalan distribusi, kesiapan dapur, dan kualitas pengawasan.
Selain itu, pemerintah menempatkan efisiensi anggaran sebagai langkah awal untuk memberi ruang fiskal bagi program prioritas. Kebijakan penghematan di lingkungan kementerian dan lembaga menuai perhatian luas, termasuk dari kalangan birokrasi yang harus menyesuaikan diri dengan pemangkasan belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. Publik menilai langkah tersebut sebagai sinyal bahwa pemerintah berupaya mengalihkan belanja negara ke program yang lebih berdampak.
Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara juga menjadi bagian dari narasi besar pemerintah dalam mengelola aset negara untuk pembangunan. Kebijakan ini menuai dukungan sekaligus kritik, terutama terkait transparansi dan mekanisme pengawasan. Bagi sebagian responden, keberadaan lembaga tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat pembiayaan pembangunan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Sisa Responden dan Catatan Kritis
Meski mayoritas menyatakan percaya, survei ini tidak menghapus catatan kritis. Kelompok yang tidak percaya umumnya menyoroti persoalan ekonomi, terutama kesulitan mencari kerja, harga kebutuhan pokok, dan daya beli rumah tangga. Sebagian juga mempertanyakan transparansi kebijakan strategis serta efektivitas program yang dianggap lebih banyak tampil sebagai narasi komunikasi daripada hasil yang terasa di lapangan.
Kritik lain menyangkut kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan program pusat. Ketimpangan kesiapan antardaerah membuat dampak kebijakan tidak dirasakan secara merata. Persoalan ini kerap muncul dalam diskusi publik dan menjadi salah satu sumber keraguan bagi warga yang belum melihat perubahan nyata di lingkungan sekitarnya.
Konteks Survei dan Implikasi Politik
Hasil survei Voxpol menambah khazanah data opini publik yang beredar sejak awal pemerintahan. Sejumlah lembaga survei lain juga merilis temuan dengan tren serupa, yakni kepercayaan yang relatif tinggi pada awal masa pemerintahan, dengan variasi angka yang dipengaruhi perbedaan metode, waktu pengambilan data, dan susunan pertanyaan. Perbedaan metodologi itu membuat angka dari satu lembaga tidak selalu bisa dibandingkan secara langsung dengan lembaga lain.
Bagi pemerintah, angka 63,1 persen berfungsi sebagai pijakan sekaligus peringatan. Pijakan karena modal kepercayaan memberi ruang untuk menjalankan agenda reformasi dan percepatan program. Peringatan karena kepercayaan publik bersifat mudah berubah, terutama jika janji tidak terealisasi dalam waktu yang dianggap wajar oleh warga.
Bagi publik dan partai politik, temuan ini menjadi bahan untuk mengukur arah dukungan. Partai pendukung pemerintahan akan membaca angka tersebut sebagai legitimasi, sementara kelompok oposisi dan organisasi masyarakat sipil menekankan pentingnya pengawasan agar kepercayaan tidak berubah menjadi sikap permisif terhadap kebijakan yang kurang transparan. Dengan demikian, survei Voxpol lebih tepat diposisikan sebagai potret awal yang menuntut tindak lanjut berupa kinerja nyata, bukan sebagai legitimasi yang selesai.
Komentar (0)