Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan urusan nasional yang tidak boleh bergantung pada status darurat di daerah. Menurut Menko PMK, karhutla bukan persoalan satu provinsi atau satu kabupaten saja, melainkan persoalan lintas wilayah yang dampaknya menyangkut kesehatan masyarakat, lingkungan, ekonomi, dan citra negara di mata dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang membahas kesiapan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Menko PMK menilai bahwa status siaga darurat, tanggap darurat, atau status administratif lainnya di daerah adalah instrumen teknis, bukan syarat yang menentukan apakah penanganan harus dilakukan atau tidak. Sepanjang ada titik panas dan potensi kebakaran, menurutnya, upaya pencegahan dan pemadaman harus tetap berjalan.
Status Daerah Bukan Penentu Penanganan
Menko PMK menekankan bahwa penetapan status di daerah kerap dipahami sebagai penanda dimulainya kerja penanganan. Pemahaman itu, menurutnya, perlu dikoreksi. Status berfungsi untuk memudahkan mobilisasi sumber daya, penganggaran, dan pengiriman bantuan, tetapi kewajiban melindungi masyarakat dari dampak karhutla berlaku sepanjang waktu.
Ia mencontohkan daerah yang memiliki luas lahan gambut dan rawan terbakar namun belum menetapkan status darurat. Kondisi itu, menurutnya, tidak boleh membuat pemerintah daerah menunda patroli, pengecekan titik panas, atau penyiapan peralatan pemadaman. Sebaliknya, pemerintah daerah diminta segera mengusulkan penetapan status apabila kondisi lapangan memang membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat.
Dalam pandangan Menko PMK, karhutla memiliki karakter khas yang membuatnya tidak bisa ditangani secara sektoral. Asap tidak mengenal batas administrasi, sehingga kebakaran di satu wilayah dapat menimbulkan gangguan kesehatan di wilayah lain, bahkan menyeberang ke negara tetangga. Karena itu, penanganan dinilai harus dilihat sebagai kepentingan bersama seluruh komponen bangsa.
Dampak Kesehatan dan Sosial Menjadi Perhatian Utama
Sebagai koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Menko PMK menempatkan dampak kesehatan sebagai salah satu perhatian utama. Kabut asap, menurutnya, berisiko meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), memperburuk kondisi penderita penyakit paru dan jantung, serta mengancam kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia.
Selain itu, kualitas udara yang memburuk berpotensi mengganggu proses belajar mengajar dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah mitigasi, mulai dari penyediaan ruang udara bersih, distribusi masker, hingga pengaturan aktivitas sekolah dan kerja bila kualitas udara berada pada tingkat berbahaya. Posko kesehatan dan layanan rujukan di fasilitas kesehatan juga perlu dipastikan siap menerima lonjakan pasien.
Menko PMK juga menyoroti dampak sosial ekonomi, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Kebakaran yang meluas dapat menghilangkan sumber penghidupan warga, memicu kerugian ekonomi, dan menimbulkan persoalan sosial lanjutan. Karena itu, pendampingan dan jaminan perlindungan sosial bagi warga terdampak dinilai perlu disiapkan sejak tahap pencegahan.
Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga
Rapat koordinasi tersebut menekankan pentingnya satu komando dalam penanganan karhutla. Kementerian dan lembaga yang terlibat memiliki peran masing-masing, mulai dari pemantauan titik panas, pemadaman darat dan udara, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, penegakan hukum, hingga penyediaan informasi cuaca dan iklim.
Menko PMK meminta agar pembagian peran tersebut tidak berhenti pada tataran kertas kerja. Setiap institusi diminta memastikan kesiapan personel, peralatan, dan anggaran, termasuk ketersediaan helikopter untuk pemboman air, sumur bor, embung, serta regu pemadam darat di wilayah rawan. Sinkronisasi data juga dinilai penting agar keputusan di lapangan diambil berdasarkan informasi yang sama.
Deteksi Dini dan Pencegahan
Pada bagian pencegahan, Menko PMK menekankan pentingnya deteksi dini terhadap titik panas. Pemantauan satelit yang dilakukan secara rutin dinilai perlu ditindaklanjuti dengan verifikasi cepat di lapangan, sehingga kebakaran kecil dapat dipadamkan sebelum meluas, khususnya di lahan gambut yang sulit dipadamkan ketika api sudah masuk ke lapisan bawah permukaan.
Ia juga mengingatkan agar praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dihentikan. Sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemilik lahan dinilai harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang konsisten. Penegakan hukum dipandang penting untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Kesiapan Menghadapi Puncak Kemarau
Menko PMK meminta seluruh daerah mengantisipasi puncak musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Pemerintah daerah diminta memperbarui peta rawan karhutla, memeriksa kesiapan posko, serta melibatkan masyarakat, kelompok relawan, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan.
Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari seberapa besar dampak yang dapat dicegah. Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan stabilitas sosial ekonomi dinilai harus menjadi ukuran utama. Dengan pendekatan yang bersifat nasional dan tidak bergantung pada status, penanganan karhutla diharapkan berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Komentar (0)