15, 2026
Nasional

Tak Mau Perumit Birokrasi, BRAN Ingin Koordinasi Sederhana dengan Kemen ATR/BPN

Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) berkomitmen menyederhanakan birokrasi agraria dan memperjelas kewenangan untuk mendukung reforma agraria yang efisien.]]>

Julia Halim
Julia Halim Reporter

Diterbitkan:

0 komentar 0 dibaca

Tak Mau Perumit Birokrasi, BRAN Ingin Koordinasi Sederhana dengan Kemen ATR/BPN

Tak Mau Perumit Birokrasi, BRAN Ingin Koordinasi Sederhana dengan Kemen ATR/BPN

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan proses koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. Langkah ini diambil guna menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan memastikan efektivitas dalam pelaksanaan program penelitian dan inovasi di bidang pertanahan. Kepala BRIN, Bambang Brodjonegoro, menyatakan bahwa efisiensi koordinasi antar lembaga menjadi kunci utama dalam percepatan transformasi digital dan reformasi birokrasi.

Pentingnya Koordinasi yang Efektif

Dalam rapat koordinasi antara BRIN dan Kementerian ATR/BPN, kedua belah pihak sepakat bahwa koordinasi yang sederhana namun efektif sangat diperlukan. Bambang menjelaskan bahwa BRIN sebagai lembaga penelitian dan pengembangan memiliki banyak proyek yang memerlukan akses data dan informasi geospasial dari Kementerian ATR/BPN. "Kita tidak ingin proses koordinasi ini menjadi hambatan bagi para peneliti. Data yang akurat dan cepat adalah kunci bagi inovasi," ujar Bambang.

Kementerian ATR/BPN melalui Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya ATR, Hasanudin AF, menyambut positif inisiatif BRIN. Menurutnya, koordinasi yang sederhana akan mempercepat pemanfaatan data geospasial untuk kepentingan penelitian dan inovasi. "Kita akan memastikan bahwa proses pengambilan data geospasial tidak lagi menjadi prosedur yang rumit, tetapi tetap mempertahankan standar akurasi dan keamanan data," jelas Hasanudin.

Mekanisme Koordinasi yang Ditingkatkan

Untuk mewujudkan koordinasi yang sederhana, BRIN dan Kemen ATR/BPN sepakat untuk membentuk tim kerja yang bertugas menyusun mekanisme koordinasi yang lebih efektif. Tim ini akan terdiri dari perwakilan dari kedua lembaga yang memahami baik kebutuhan penelitian maupun regulasi di bidang pertanahan.

Salah satu mekanisme yang akan dikembangkan adalah sistem integrasi data yang memungkinkan akses cepat terhadap informasi geospasial yang diperlukan oleh peneliti. Sistem ini akan dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi data sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kita sedang mengembangkan platform digital yang memungkinkan para peneliti untuk mengajukan permintaan data secara online dengan prosedur yang lebih sederhana," jelas Kepala Pusat Data dan Informasi Geospasial BRIN, Ahmad Choirul.

Selain itu, kedua lembaga juga sepakat untuk mengadakan rapat koordinasi berkala guna mengevaluasi pelaksanaan program dan menindaklanjuti permasalahan yang mungkin timbul. "Kita akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali untuk memastikan bahwa koordinasi berjalan sesuai dengan harapan," tambah Bambang.

Dampak bagi Penelitian dan Inovasi

Peningkatan koordinasi antara BRIN dan Kemen ATR/BPN diharapkan memberikan dampak signifikan bagi dunia penelitian dan inovasi di Indonesia. Dengan akses yang lebih mudah terhadap data geospasial, para peneliti dapat mengembangkan berbagai inovasi yang relevan dengan kebutuhan nasional, mulai dari pertanian, perencanaan wilayah, hingga mitigasi bencana.

Sebagai contoh, data geospasial yang akurat dan mudah diakses akan memudahkan peneliti dalam mengembangkan sistem informasi pertanian yang presisi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Demikian pula, dalam bidang perencanaan wilayah, data yang komprehensif akan mendukung pengembangan kebijakan yang lebih tepat sasar.

Komitmen untuk Transformasi Digital

Langkah BRIN dan Kemen ATR/BPN ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam transformasi digital dan reformasi birokrasi. Melalui koordinasi yang sederhana namun efektif, diharapkan birokrasi di Indonesia menjadi lebih responsif dan memudahkan masyarakat, termasuk para peneliti dan inovator.

Bambang menekankan bahwa BRIN siap bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya untuk menyederhanakan koordinasi dan mempercepat inovasi. "Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan cara kita bekerja dan berkoordinasi. Kita harus terus berinovasi dalam mengelola administrasi publik," ujarnya.

Dengan demikian, koordinasi antara BRIN dan Kemen ATR/BPN menjadi contoh baik bagi sinergi antar lembaga dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju melalui penelitian dan inovasi. Langkah ini diharapkan menjadi gerbang bagi berbagai inovasi lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa.

Apa Reaksimu?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0
PENULIS Julia Halim

Kolumnis yang gemar mengupas isu perdagangan internasional dan rantai pasok.

Komentar (0)

User

Terpopuler

24 jam

Newsletter