BNPB: Karhutla yang Belum Padam Tersisa 96,07 Hektare
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum berhasil dipadamkan di sejumlah wilayah Indonesia tersisa 96,07 hektare. Data tersebut merupakan hasil pemantauan terkini yang dilakukan tim gabungan di lapangan, setelah sebagian besar titik api berhasil dikendalikan melalui operasi pemadaman darat dan udara.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menyatakan bahwa sisa area yang masih terbakar itu tersebar di beberapa provinsi dengan karakteristik lahan gambut dan lahan kering. Meski luasnya jauh menurun dibandingkan puncak kejadian pada periode sebelumnya, tim gabungan tetap dikerahkan untuk memastikan tidak ada titik panas baru yang muncul, terutama pada lahan gambut yang rentan menyimpan bara di bawah permukaan.
Sebaran Titik Api dan Wilayah Terdampak
Berdasarkan laporan yang dihimpun dari posko penanganan darurat, sisa karhutla yang belum padam terkonsentrasi di sejumlah kabupaten yang secara historis menjadi langganan kebakaran musiman. Wilayah dengan tutupan gambut tebal menjadi perhatian utama karena pemadaman di kawasan tersebut membutuhkan volume air yang lebih besar serta waktu yang lebih lama.
Selain itu, BNPB mencatat bahwa beberapa titik api sempat kembali menyala atau muncul kembali (reignition) setelah dinyatakan padam. Fenomena ini umum terjadi pada lahan gambut, ketika bara yang tersisa di lapisan bawah tanah kembali muncul ke permukaan saat kondisi cuaca berubah dan pasokan oksigen mencukupi.
Faktor Pendorong Karhutla
BNPB menegaskan bahwa sebagian besar kejadian karhutla masih dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Metode ini dinilai lebih murah dan cepat, namun menimbulkan risiko kebakaran tak terkendali, khususnya saat memasuki musim kemarau dengan curah hujan rendah dan angin kencang.
Faktor cuaca turut memperparah kondisi. Suhu udara yang tinggi serta kelembapan rendah membuat bahan bakar berupa ranting, dedaunan, dan serasah kering sangat mudah terbakar. Hal ini menyebabkan api menyebar cepat, terutama di area terbuka yang berdekatan dengan lahan masyarakat maupun konsesi perkebunan.
Upaya Pemadaman dan Penanganan
Untuk menangani sisa karhutla, BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya menggelar operasi gabungan. Operasi ini mencakup pemadaman darat melalui penyemprotan air menggunakan pompa dan selang, pembuatan sekat bakar, serta pemadaman udara dengan bantuan pesawat helikopter yang dilengkapi bom air.
Selain pemadaman, tim di lapangan juga melakukan pendinginan pada lahan bekas terbakar guna mencegah munculnya titik api susulan. Pendinginan dilakukan dengan menyirami area yang telah padam hingga benar-benar dipastikan tidak ada bara aktif yang tersisa di bawah permukaan tanah.
BNPB juga mengerahkan personel patroli terpadu untuk melakukan deteksi dini terhadap kemunculan titik panas baru. Pemantauan dilakukan melalui satelit, pengamatan langsung, serta laporan dari masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan karhutla.
Dampak dan Kesiapsiagaan
Karhutla menimbulkan dampak serius, mulai dari kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga terganggunya kesehatan masyarakat akibat kabut asap. Asap yang dihasilkan dapat memicu gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit paru kronis.
Selain itu, kabut asap berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan dan transportasi darat karena menurunkan jarak pandang. Sektor ekonomi juga terdampak, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada hasil hutan dan pertanian lahan kering.
BNPB mengimbau seluruh pihak untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar selama periode musim kemarau. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada posko kebencanaan terdekat apabila menemukan titik api, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tidak meluas.
Sinergi Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah, desa, dan kelompok masyarakat peduli api (MPA) menjadi kunci dalam mencegah meluasnya kebakaran di tingkat tapak. BNPB mendorong penguatan kapasitas MPA melalui pelatihan, penyediaan peralatan, serta pembinaan berkelanjutan.
Dengan sisa 96,07 hektare yang masih dalam proses pemadaman, BNPB menargetkan seluruh titik api dapat segera dipadamkan. Namun, keberhasilan penanganan tetap bergantung pada kondisi cuaca, ketersediaan sumber daya, serta kedisiplinan semua pihak dalam mematuhi larangan membuka lahan dengan cara membakar. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat mitigasi, deteksi dini, dan respons cepat guna menekan angka karhutla pada periode berikutnya.
Komentar (0)