China dan Djibouti menyuarakan keprihatinan yang sama terhadap meningkatnya keterlibatan kekuatan militer asing dalam konflik di kawasan Laut Merah. Kedua negara menegaskan bahwa keamanan perairan strategis tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab bersama negara-negara pesisir, bukan ajang perluasan pengaruh kekuatan dari luar kawasan. Sikap itu muncul ketika jalur pelayaran Selat Bab al-Mandab, yang menjadi pintu masuk utama menuju Laut Merah, terus menghadapi gangguan keamanan yang berdampak pada perdagangan global.
Posisi tersebut mencerminkan kepentingan kedua negara yang bertemu di titik yang sama. Djibouti menguasai garis pantai di sisi Afrika yang berhadapan langsung dengan Yaman, sementara China merupakan salah satu pengguna terbesar jalur pelayaran yang menghubungkan Asia dengan Eropa melalui Laut Merah dan Terusan Suez. Bagi Beijing, stabilitas perairan itu bukan sekadar isu keamanan regional, melainkan persoalan langsung bagi kelancaran ekspor-impor dan rantai pasok energinya.
Kedaulatan Negara Pesisir sebagai Prinsip Bersama
Dalam sejumlah forum diplomatik, China dan Djibouti menempatkan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara pesisir Laut Merah sebagai prinsip utama. Keduanya menilai penyelesaian persoalan keamanan maritim tidak semestinya diarahkan pada pembentukan koalisi militer yang dipimpin kekuatan dari luar kawasan. Pendekatan semacam itu, menurut pandangan yang mereka sampaikan, berisiko memperluas lingkup konflik dan mengaburkan akar persoalan politik yang sebenarnya.
Djibouti, sebagai negara kecil dengan posisi geografis yang sangat strategis, secara konsisten menekankan pentingnya peran negara-negara Afrika di kawasan Tanduk Afrika dalam setiap pembahasan mengenai keamanan Laut Merah. Pemerintah di Kota Djibouti menilai stabilitas kawasan hanya dapat dipertahankan bila suara negara-negara pesisir didengar, bukan ditentukan oleh kepentingan geopolitik pihak lain. China mendukung pandangan itu dengan menekankan perlunya solusi yang bersifat regional dan inklusif.
Dampak Langsung pada Perdagangan dan Rantai Pasok
Gangguan di Laut Merah telah memaksa sejumlah perusahaan pelayaran mengalihkan rute kapal mereka memutar melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Pengalihan itu menambah waktu tempuh, meningkatkan biaya bahan bakar, dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang di pasar internasional. Bagi China, jalur tersebut krusial karena sebagian besar perdagangan barang manufakturnya menuju Eropa melewati Laut Merah dan Terusan Suez.
Sementara itu, Djibouti merasakan dampak tidak langsung melalui aktivitas pelabuhan dan jasa logistiknya. Pelabuhan Doraleh dan terminal-terminal lain di negara itu berfungsi sebagai simpul transshipment bagi kargo yang bergerak antara Asia, Afrika Timur, dan Eropa. Ketika arus pelayaran di Laut Merah terganggu, volume kargo yang melewati pelabuhan Djibouti ikut terpengaruh, bersama dengan pendapatan negara dari sektor jasa pelabuhan dan jalur kereta menuju Ethiopia.
Kehadiran Militer dan Operasi Pengawalan
Kawasan Tanduk Afrika sejak lama menjadi tempat berkumpulnya pangkalan militer sejumlah negara. Djibouti menampung fasilitas militer dari beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan China. Pangkalan China di Djibouti, yang mulai beroperasi pada 2017, merupakan fasilitas pertahanan luar negeri pertama Beijing dan secara resmi difungsikan untuk mendukung misi pengawalan angkatan laut serta operasi kemanusiaan.
Angkatan Laut China telah menjalankan misi pengawalan di perairan Teluk Aden dan sekitarnya sejak 2008, ketika pembajakan Somalia mencapai puncaknya. Operasi itu menjadi kerangka yang digunakan Beijing untuk menegaskan bahwa keamanan jalur pelayaran dapat dijaga melalui kerja sama dengan negara pesisir, tanpa perlu bergabung dalam koalisi militer yang dibentuk di luar mekanisme regional. China memilih tidak bergabung dalam Operasi Prosperity Guardian yang dipimpin Amerika Serikat, dan menempuh jalur diplomasi dengan menyerukan penghentian serangan terhadap kapal sipil.
Risiko Eskalasi dan Jalan Diplomasi
Pemerintah China berulang kali menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperluas konflik. Beijing menekankan bahwa serangan terhadap kapal dagang melanggar kebebasan navigasi dan merugikan ekonomi banyak negara, termasuk negara-negara berkembang yang tidak terlibat dalam perselisihan politik di kawasan. Pada saat yang sama, China juga mengkritik penggunaan kekuatan militer secara sepihak sebagai respons terhadap krisis tersebut.
Bagi Djibouti, posisi tersebut sejalan dengan strategi luar negerinya yang berusaha menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan besar sekaligus melindungi kepentingan ekonominya sebagai penyedia jasa pelabuhan dan logistik. Negara itu berkepentingan agar Laut Merah tetap menjadi jalur pelayaran yang terbuka dan aman, tanpa harus menjadi medan pertarungan kepentingan kekuatan global.
Prospek Kerja Sama Regional
Ke depan, China dan Djibouti diperkirakan akan terus mendorong pendekatan yang bertumpu pada dialog regional, termasuk melalui mekanisme organisasi negara-negara pesisir Laut Merah dan Tanduk Afrika. Keduanya menilai penyelesaian akar konflik, termasuk persoalan politik di Yaman, harus menjadi prioritas agar gangguan pelayaran tidak berulang.
Namun, tantangan tetap besar. Ketidakpastian keamanan di Laut Merah bergantung pada dinamika konflik yang lebih luas di Timur Tengah, sementara kehadiran militer asing di kawasan cenderung meningkat. Dalam situasi itu, posisi China dan Djibouti menjadi penanda bahwa negara pesisir dan pengguna jalur pelayaran utama menuntut peran lebih besar dalam menentukan masa depan keamanan maritim kawasan, bukan sekadar menjadi penonton dari keputusan yang diambil kekuatan di luar Laut Merah.
Komentar (0)