Angka kemiskinan Indonesia tercatat turun menjadi 8,07 persen pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penurunan itu menjadi salah satu indikator yang paling banyak disorot dalam evaluasi kinerja pemerintah, sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih dekat ke target penurunan kemiskinan dalam rencana pembangunan jangka menengah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan pada periode terbaru berada di angka 8,07 persen. Dengan jumlah penduduk yang kini berada di kisaran 285 juta jiwa, angka tersebut setara dengan sekitar 23 juta penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka itu dihitung menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan, dengan garis kemiskinan yang diperbarui setiap periode survei.
Penurunan ke level 8,07 persen melanjutkan tren yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, tingkat kemiskinan berada di kisaran 9 persen, bahkan sempat menyentuh dua digit pada masa pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi pascapandemi, disertai berbagai program perlindungan sosial, disebut menjadi faktor utama yang mendorong penurunan tersebut.
Perbandingan dengan Periode Sebelumnya
Dalam dua tahun terakhir, angka kemiskinan bergerak turun secara bertahap, meski laju penurunannya tidak selalu seragam antarsemester. Pola yang terlihat adalah penurunan lebih cepat pada periode Maret–September, sejalan dengan musim panen dan stabilnya harga pangan, sementara pada periode September–Maret laju penurunan cenderung melambat akibat tekanan inflasi pangan menjelang akhir tahun.
Dibandingkan dengan periode awal pemerintahan sebelumnya, capaian 8,07 persen menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak otomatis mencerminkan membaiknya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Sebagian penduduk yang keluar dari kategori miskin masih rentan kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan apabila terjadi guncangan ekonomi, kenaikan harga, atau kehilangan pekerjaan.
Data BPS juga menunjukkan ketimpangan pengeluaran yang relatif stabil. Rasio gini berada pada level yang tidak banyak berubah dibandingkan periode sebelumnya, yang berarti penurunan kemiskinan belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi persoalan yang perlu ditangani, dengan tingkat kemiskinan di perdesaan umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan.
Faktor Pendorong Penurunan
Program Perlindungan Sosial
Pemerintah menempatkan program perlindungan sosial sebagai salah satu instrumen utama penanggulangan kemiskinan. Bantuan sosial pangan, bantuan tunai, serta program jaminan kesehatan dan pendidikan menyasar kelompok masyarakat paling bawah. Penyaluran yang lebih tertarget, dengan memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial, disebut membuat bantuan lebih tepat sasaran dibandingkan periode sebelumnya.
Selain bantuan tunai, program pemberdayaan berbasis komunitas juga diperluas, termasuk pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, dan penguatan badan usaha milik desa. Pendekatan ini diarahkan agar penerima manfaat tidak bergantung pada bantuan secara permanen, melainkan mampu meningkatkan pendapatan secara mandiri.
Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja
Pertumbuhan ekonomi yang terjaga di kisaran 5 persen menjadi penopang utama penciptaan lapangan kerja. Sektor padat karya, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi, menyerap sebagian besar tenaga kerja. Stabilitas harga pangan juga berperan penting karena fluktuasi harga bahan pokok berdampak langsung terhadap garis kemiskinan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya hilirisasi dan pengembangan industri pengolahan sebagai sumber lapangan kerja baru di daerah. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas kesempatan kerja di luar Jawa dan mengurangi ketergantungan pada sektor informal yang umumnya berpendapatan rendah dan tidak memiliki jaminan sosial.
Tantangan yang Masih Menghadapi
Meski angka kemiskinan menurun, sejumlah tantangan masih membayangi. Ketidakpastian ekonomi global, tekanan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas menjadi risiko yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu, perubahan iklim dan cuaca ekstrem berpotensi mengganggu produksi pangan dan mendorong kenaikan harga.
Persoalan lain adalah kemiskinan ekstrem yang masih ditemukan di sejumlah daerah, terutama di wilayah terpencil, pulau-pulau kecil, dan kawasan dengan akses terbatas terhadap infrastruktur dasar. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara bertahap, dengan fokus pada penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, dan akses layanan kesehatan.
Kualitas pekerjaan juga menjadi perhatian. Sebagian besar pekerja di Indonesia masih berada di sektor informal dengan produktivitas rendah. Tanpa peningkatan keterampilan dan perlindungan sosial yang memadai, kelompok ini rentan terhadap perubahan ekonomi dan otomatisasi.
Proyeksi ke Depan
Dengan capaian 8,07 persen, pemerintah optimistis target penurunan kemiskinan hingga satu digit rendah dapat tercapai. Namun, sejumlah pengamat menilai konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, dan efektivitas program di lapangan akan menentukan apakah tren penurunan berlanjut atau justru melambat.
Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan pada dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai sebagai modal awal. Yang kini ditunggu adalah apakah penurunan tersebut berlangsung berkelanjutan, disertai perbaikan kualitas hidup, peningkatan daya beli, dan pemerataan pembangunan hingga ke daerah terjauh.
Komentar (0)