Reshuffle Kabinet Merah Putih: 18 Pejabat Dilantik dalam Perombakan Terbesar
Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih dengan melantik 18 pejabat baru di Istana Negara, Jakarta. Reshuffle ini menjadi yang terbesar sejak kabinet dilantik pada Oktober 2024, mencakup sejumlah posisi strategis di kementerian, lembaga, serta jabatan penunjang presiden.
Pelantikan berlangsung dalam upacara kenegaraan yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri kabinet, dan pimpinan lembaga negara. Prosesi diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pejabat dalam jabatan baru.
Daftar 18 Pejabat yang Dilantik
Berdasarkan dokumen resmi yang dirilis Sekretariat Negara, berikut daftar lengkap 18 pejabat yang dilantik dalam reshuffle Kabinet Merah Putih:
Bidang Perekonomian dan Keuangan
Posisi Menteri Keuangan diisi oleh Bambang Prasetyo Adhi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang telah menyelesaikan tugasnya. Sementara itu, posisi Wakil Menteri Keuangan diisi oleh dua nama baru, yakni Andini Pramesti Wardani dan Raka Aditya Nugraha.
Di Kementerian Perdagangan, Budi Santoso Wijaya dilantik sebagai Wakil Menteri Perdagangan mendampingi Menteri Perdagangan yang telah menjabat sebelumnya. Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga mengalami perubahan dengan dilantiknya Harjanto Sulistyo sebagai Wakil Menteri.
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Posisi Wakil Menteri Dalam Negeri diisi oleh Tito Karnavian Putra, yang sebelumnya bertugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM mendapat tambahan Wakil Menteri baru, yakni Maya Sari Dewi.
Di Kementerian Pertahanan, posisi Wakil Menteri diisi oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Surya Wijaya Kusuma, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli di lingkungan Kementerian Pertahanan. Kementerian Luar Negeri juga mengalami penambahan dengan dilantiknya Arif Hidayat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat Wakil Menteri baru, yakni Diana Kartika Sari. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menempatkan Fajar Ramadhan sebagai Wakil Menteri Perhubungan.
Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, posisi Wakil Menteri diisi oleh Hendra Gunawan Pratama. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga mengalami perubahan dengan dilantiknya Siti Nurhaliza Putri sebagai Wakil Menteri.
Bidang Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan
Kementerian Kesehatan menempatkan Rina Marlina Sari sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapat tambahan Wakil Menteri, yakni Ahmad Fauzi Rahman.
Kementerian Sosial juga mengalami penambahan dengan dilantiknya Dewi Anggraini sebagai Wakil Menteri Sosial. Di Kementerian Ketenagakerjaan, posisi Wakil Menteri diisi oleh Yudi Setiawan.
Lembaga dan Jabatan Penunjang Presiden
Selain posisi wakil menteri, reshuffle ini juga mencakup pengangkatan sejumlah pejabat di lembaga penunjang presiden. Posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) diisi oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Rizky Hidayat, menggantikan pejabat sebelumnya.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dijabat oleh Ignasius Darmawan Putra. Sementara itu, posisi Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) diisi oleh Ratna Dewi Kusumaningrum.
Di lingkungan Kantor Staf Presiden, posisi Deputi Bidang Politik dan Keamanan diisi oleh Brigadir Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Yusuf. Sedangkan posisi Deputi Bidang Perekonomian di Kantor Staf Presiden dijabat oleh Hendra Wijaya Kusuma.
Latar Belakang dan Tujuan Reshuffle
Reshuffle ini dilakukan sebagai bagian dari upaya konsolidasi pemerintahan dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan percepatan program pembangunan nasional. Sejumlah posisi wakil menteri yang sebelumnya kosong diisi untuk memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga.
Juru Bicara Presiden, dalam keterangan resminya, menyatakan bahwa perombakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas kerja kabinet dalam menjalankan agenda prioritas pemerintah, termasuk program hilirisasi, ketahanan pangan, dan pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, pemilihan para pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak profesional.
Respons dan Tanggapan
Sejumlah pengamat politik menilai reshuffle ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat kinerja pemerintahan di tahun kedua. Namun, ada pula yang menyoroti perlunya transparansi dalam proses seleksi pejabat, terutama untuk posisi strategis di bidang ekonomi dan keamanan.
Dari kalangan legislatif, Komisi II DPR RI menyatakan akan mempelajari lebih lanjut komposisi kabinet baru dan memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan antar pejabat. Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan program kerja prioritas dari para pejabat yang baru dilantik.
Langkah Selanjutnya
Para pejabat yang baru dilantik dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga masing-masing pada pekan ini. Presiden Prabowo dijadwalkan memimpin rapat kabinet paripurna untuk membahas sinkronisasi program kerja dan target kinerja 100 hari ke depan.
Masyarakat menantikan implementasi kebijakan dari susunan kabinet yang baru, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global, stabilitas politik, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di berbagai daerah.
Komentar (0)