Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan formal. Menurutnya, sekolah ini merupakan jalan pemberdayaan yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dan memperluas kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Muhaimin menilai pendidikan menjadi pintu utama bagi kelompok rentan untuk meningkatkan taraf hidup, bukan hanya melalui pengetahuan di ruang kelas, tetapi juga melalui pembentukan karakter, keterampilan, dan kesiapan memasuki dunia kerja.
Pernyataan itu menempatkan Sekolah Rakyat dalam kerangka kebijakan pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Program yang berada di bawah Kementerian Sosial ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin, termasuk mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang menyediakan pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan pendekatan itu, pemerintah berharap peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang lebih stabil dan terarah.
Pendidikan sebagai instrumen pemberdayaan
Muhaimin menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari jumlah siswa yang mendaftar atau jumlah kelas yang dibuka. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana program ini mampu mengangkat kapasitas peserta didik, keluarga, dan komunitasnya. Pendidikan, dalam pandangan itu, harus berujung pada peningkatan kemandirian. Anak-anak yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan hidup, disiplin, dan kepercayaan diri untuk merencanakan masa depan.
Karena itu, Sekolah Rakyat perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan jangka panjang. Pemerintah tidak hanya menyiapkan kurikulum akademik, tetapi juga mendorong penguatan karakter, literasi, numerasi, kesehatan, dan kecakapan vokasional. Pendekatan ini dinilai relevan dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Tanpa bekal keterampilan, pendidikan berisiko berhenti pada capaian formal tanpa dampak nyata pada kehidupan setelah lulus.
Dalam kerangka pemberdayaan, peran keluarga juga menjadi penting. Muhaimin menilai sekolah tidak dapat bekerja sendiri. Pendampingan terhadap keluarga peserta didik perlu dilakukan agar perubahan yang dialami anak dapat berlanjut di rumah. Dukungan sosial, akses layanan dasar, dan penguatan ekonomi keluarga disebut sebagai bagian yang saling terkait. Dengan begitu, Sekolah Rakyat tidak berdiri sebagai program terpisah, melainkan terhubung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.
Sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah
Sebagai menteri koordinator, Muhaimin menempatkan Sekolah Rakyat sebagai agenda yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kementerian Sosial berperan dalam penyelenggaraan dan penjangkauan peserta, sementara kementerian pendidikan berkaitan dengan mutu pembelajaran. Kementerian Kesehatan mendukung layanan kesehatan dan gizi, sedangkan kementerian ketenagakerjaan serta lembaga di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah dapat membantu penyiapan keterampilan dan jalur ekonomi setelah lulus. Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam verifikasi data, pendampingan, dan pemantauan di lapangan.
Dari data ke penerima manfaat
Tantangan utama terletak pada ketepatan sasaran. Program yang menyasar keluarga miskin memerlukan data yang mutakhir dan terverifikasi. Karena itu, sinkronisasi data menjadi kunci agar anak-anak yang benar-benar membutuhkan mendapat prioritas. Muhaimin menekankan pentingnya proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Tanpa itu, program berisiko tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan atau menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat.
Selain data, kapasitas penyelenggaraan sekolah menjadi perhatian. Sekolah berasrama membutuhkan fasilitas memadai, tenaga pendidik dan pengasuh yang terlatih, serta sistem perlindungan anak yang kuat. Kualitas pengajaran, pola asuh, dan keamanan lingkungan belajar harus menjadi bagian dari standar penyelenggaraan. Pemerintah perlu memastikan bahwa perluasan program tidak mengorbankan mutu. Penambahan jumlah siswa harus disertai kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan tata kelola.
Mutu dan perlindungan siswa
Muhaimin juga menyoroti pentingnya menjaga agar Sekolah Rakyat tidak dipersepsikan sebagai sekolah kelas dua. Program ini perlu dibangun sebagai lembaga pendidikan yang bermutu dan inklusif. Peserta didik harus mendapat layanan pembelajaran yang setara dengan sekolah lain, termasuk akses terhadap buku, teknologi, dan kegiatan pengembangan diri. Persepsi publik yang positif akan menentukan dukungan sosial terhadap keberlanjutan program.
Perlindungan terhadap siswa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Lingkungan berasrama memiliki risiko yang perlu dikelola dengan baik, mulai dari kesehatan, gizi, hingga kekerasan dan perundungan. Mekanisme pengaduan, pengawasan, dan pendampingan psikososial perlu tersedia. Keterlibatan orang tua dan masyarakat sekitar sekolah juga dapat memperkuat pengawasan serta membangun kepercayaan terhadap penyelenggaraan program.
Pasca-sekolah dan keberlanjutan pemberdayaan
Dampak Sekolah Rakyat akan terlihat setelah peserta didik lulus. Muhaimin menilai perlu ada jalur lanjutan yang menghubungkan lulusan dengan pendidikan lebih tinggi, pelatihan kerja, atau kewirausahaan. Dukungan tersebut tidak harus berbentuk program besar, tetapi dapat berupa pendampingan karier, akses informasi lowongan, kemitraan dengan dunia usaha, dan fasilitasi pengembangan usaha kecil. Jika lulusan dibiarkan tanpa jaringan, risiko kembali ke kondisi rentan tetap terbuka.
Pendekatan pemberdayaan juga perlu memperhitungkan kondisi daerah. Kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi di setiap wilayah berbeda. Karena itu, program keterampilan sebaiknya disesuaikan dengan konteks lokal, tanpa menutup peluang mobilitas sosial. Lulusan dapat diarahkan pada sektor yang tumbuh di daerahnya, tetapi tetap dibekali kemampuan dasar yang fleksibel, seperti komunikasi, kerja sama, literasi digital, dan pemecahan masalah.
Pada akhirnya, keberhasilan Sekolah Rakyat perlu diukur melalui indikator yang lebih luas: angka partisipasi, kualitas pembelajaran, tingkat kelulusan, kesiapan kerja, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang. Muhaimin menempatkan program ini sebagai investasi sumber daya manusia yang sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi. Dengan koordinasi yang kuat, data yang tepat, mutu yang terjaga, dan dukungan pasca-sekolah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk keluar dari keterbatasan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat.
Komentar (0)