Presiden RI Prabowo Subianto menyambangi Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin, 20 Januari 2025. Kunjungan tersebut berlangsung dalam agenda tertutup yang membahas capaian penegakan hukum serta penyelamatan keuangan negara. Dalam keterangannya usai pertemuan, Prabowo mengungkapkan bahwa penyelamatan uang negara selama dua tahun terakhir mencapai Rp 52 triliun. Angka itu disebut sebagai hasil kerja keras jajaran Kejaksaan Agung yang telah berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Kunjungan Kerja ke Kejagung
Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta sejumlah pejabat eselon satu di lingkungan Kejaksaan. Pertemuan berlangsung selama sekitar dua jam. Meskipun agenda resmi tidak dibuka untuk publik, Prabowo dalam konferensi pers seusai pertemuan menyampaikan sejumlah poin penting terkait penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh kepada institusi kejaksaan untuk terus memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
"Kita ingin kejaksaan menjadi benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan. Saya minta jangan ragu, jangan takut, hadapi segala tekanan. Selama untuk kepentingan rakyat, saya di belakang kalian," ujar Prabowo di hadapan awak media.
Menurutnya, penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 52 triliun dalam dua tahun terakhir merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam membersihkan praktik korupsi. Angka tersebut berasal dari berbagai perkara besar, mulai dari kasus korupsi di sektor sumber daya alam, perpajakan, hingga pengadaan barang dan jasa. Prabowo menambahkan bahwa capaian itu tidak hanya sekadar angka, tetapi merupakan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama.
Capaian Penyelamatan Keuangan Negara
Dalam paparan yang disampaikan, Kejagung merinci beberapa perkara menonjol yang berkontribusi terhadap penyelamatan keuangan negara. Beberapa di antaranya adalah kasus korupsi tata niaga komoditas timah, dugaan korupsi dalam pengelolaan dana pensiun, serta penyelewengan dana dalam proyek infrastruktur di berbagai daerah. Selain itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara juga disebut memperkuat angka tersebut.
Prabowo menekankan bahwa penyelamatan uang negara bukan hanya soal penindakan, tetapi juga pencegahan. Ia meminta seluruh aparat penegak hukum untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memperbaiki tata kelola keuangan di setiap kementerian dan lembaga. Menurutnya, pencegahan yang baik akan mengurangi celah korupsi dan memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk rakyat.
"Republik ini tidak boleh terus-menerus kehilangan uang rakyat karena korupsi. Kita harus pastikan setiap rupiah yang dikelola negara dapat dipertanggungjawabkan," kata Prabowo.
Dukungan Pemerintah dan Tantangan ke Depan
Kunjungan ini juga menjadi momentum bagi Presiden untuk menegaskan dukungan politik dan anggaran bagi Kejagung. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan memperkuat sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kejaksaan, termasuk peningkatan kapasitas penyidik dan penuntut umum dalam menghadapi perkara-perkara kompleks, seperti kejahatan siber, pencucian uang, dan korupsi lintas negara.
Namun, sejumlah pengamat hukum menilai bahwa angka penyelamatan keuangan negara perlu diuji secara transparan. Mereka mempertanyakan metodologi perhitungan dan meminta Kejagung mempublikasikan rincian perkara yang menyumbang angka tersebut. Meski demikian, apresiasi tetap diberikan atas upaya penindakan yang telah dilakukan, terutama dalam menjerat pelaku korupsi besar yang selama ini sulit disentuh.
Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kinerja. Ia menyebut bahwa Kejagung telah menetapkan target penyelamatan keuangan negara yang lebih tinggi pada tahun anggaran berikutnya. Menurutnya, kolaborasi dengan BPK, BPKP, KPK, dan Polri akan terus diperkuat untuk memastikan penanganan perkara berjalan sinergis.
Prabowo menutup kunjungan dengan pesan agar seluruh jajaran kejaksaan menjaga integritas dan profesionalisme. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal utama dalam penegakan hukum. "Jangan sekali-kali menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Jika ada oknum yang bermain, tindak tegas," tegasnya.
Kunjungan Presiden ke Kejagung ini menjadi sinyal bahwa pemerintah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas. Ke depan, publik akan menantikan realisasi janji tersebut, terutama dalam bentuk transparansi perkara dan pengembalian uang negara yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Komentar (0)