Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Forum tahunan ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, dan pelaku industri keuangan untuk mengevaluasi capaian perluasan akses keuangan di daerah sekaligus menyusun langkah lanjutan pada tahun berjalan.
Rakornas TPAKD merupakan agenda koordinasi yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kementerian dan lembaga terkait. TPAKD sendiri dibentuk di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota sebagai wadah kerja sama antara OJK, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain dalam mempercepat penetrasi layanan keuangan kepada masyarakat.
Peran TPAKD dalam Perluasan Akses Keuangan
Keberadaan TPAKD dinilai menjadi instrumen penting karena persoalan akses keuangan tidak sepenuhnya dapat diselesaikan dari sisi penyedia jasa keuangan saja. Di banyak daerah, hambatan utama justru bersifat struktural, mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi keuangan, hingga belum optimalnya data penerima manfaat program.
Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama OJK mendorong sejumlah program prioritas, antara lain perluasan layanan keuangan inklusif di wilayah terpencil, penguatan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peningkatan literasi dan edukasi keuangan bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal.
Salah satu fokus yang berulang dibahas dalam rakornas adalah pemanfaatan layanan keuangan digital untuk menjangkau masyarakat di daerah dengan akses terbatas. Pendekatan ini mencakup pemanfaatan agen layanan keuangan di tingkat desa, penguatan sistem pembayaran nontunai, serta integrasi data kesejahteraan dengan program bantuan sosial agar penyaluran berjalan lebih tepat sasaran.
Sinergi Pusat dan Daerah
Forum ini juga menjadi ajang sinkronisasi antara kebijakan ekonomi nasional dan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah menempatkan percepatan akses keuangan sebagai bagian dari upaya memperkuat basis ekonomi rakyat, terutama di sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri pengolahan skala kecil.
Dalam kerangka tersebut, koordinasi antarlembaga dipandang perlu agar program pembiayaan bersubsidi, pengembangan koperasi desa, penguatan rantai pasok pangan, serta pembangunan infrastruktur ekonomi di daerah dapat berjalan seiring. Pemerintah daerah diharapkan menerjemahkan arahan nasional ke dalam rencana kerja daerah yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Rakornas turut membahas upaya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap praktik keuangan yang merugikan, seperti penawaran investasi tanpa izin dan pinjaman daring ilegal. Satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal bersama pemerintah daerah dinilai memerlukan penguatan kelembagaan agar penanganan di tingkat wilayah berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
Harapan dan Tindak Lanjut
Pertemuan di Kemayoran tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan kerja yang lebih terukur, termasuk penetapan indikator capaian di tingkat daerah. Evaluasi berkala dinilai penting agar program perluasan akses keuangan tidak berhenti pada seremonial, tetapi berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, forum ini menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas data dan kapasitas kelembagaan TPAKD. Sejumlah daerah dinilai masih menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antarperangkat daerah, sehingga pendampingan dari OJK dan kementerian terkait menjadi kebutuhan.
Dari sisi industri keuangan, perluasan akses di daerah membuka peluang pertumbuhan pasar yang lebih merata. Namun, pelaku usaha jasa keuangan diingatkan untuk tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen agar ekspansi layanan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Kehadiran kepala negara dalam rakornas ini dipandang sebagai penegasan bahwa perluasan akses keuangan ditempatkan sebagai agenda prioritas nasional, bukan sekadar program sektoral. Arah kebijakan tersebut menempatkan inklusi keuangan sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.
Rangkaian kegiatan Rakornas TPAKD 2026 mencakup sesi pleno, diskusi panel, serta pameran program dan produk keuangan daerah. Forum ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut yang akan menjadi acuan kerja TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada periode berikutnya.
Komentar (0)