Jenderal Polisi (Purnawirawan) Budi Gunawan resmi menambah panjang rekam jejak kariernya di dunia pemerintahan setelah ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto. Penunjukan tersebut menandai babak baru perjalanan karier pria kelahiran Sragen, 11 Desember 1959, yang sebelumnya pernah menduduki posisi strategis di institusi Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Latar Belakang Pendidikan dan Karier Kepolisian
Budi Gunawan menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) dan lulus pada tahun 1983. Sepanjang kariernya di institusi Polri, ia dikenal sebagai perwira yang memiliki pengalaman luas di bidang intelijen dan operasi. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari tingkat kepolisian daerah hingga posisi teratas di Markas Besar Polri. Salah satu tonggak penting dalam kariernya adalah ketika ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Posisi tersebut menegaskan spesialisasinya di bidang intelijen yang kemudian menjadi fondasi utama perjalanan kariernya di pemerintahan sipil.
Puncak karier Budi Gunawan di institusi Polri terjadi ketika ia diangkat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) pada tahun 2015, mendampingi Jenderal Badrodin Haiti yang saat itu menjabat sebagai Kapolri. Jabatan tersebut ia emban hingga tahun 2016. Meski masa jabatannya sebagai Wakapolri relatif singkat, periode tersebut menjadi salah satu fase penting dalam kariernya karena ia terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan strategis institusi kepolisian di tingkat nasional.
Kepala BIN dan Kontroversi Pencalonan Kapolri
Salah satu babak paling kontroversial dalam rekam jejak Budi Gunawan adalah ketika Presiden Joko Widodo mencalonkannya sebagai Kapolri pada awal tahun 2015. Pencalonan itu sempat menuai polemik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan kasus kepemilikan rekening mencurigakan dan gratifikasi. Status tersangka tersebut memicu perdebatan publik dan proses di DPR tertunda. Budi Gunawan kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memenangkan gugatan tersebut. Kendati demikian, ia akhirnya tidak melanjutkan pencalonan sebagai Kapolri, dan presiden saat itu memilih Jenderal Badrodin Haiti untuk mengisi posisi tersebut.
Setelah tidak menjabat sebagai Kapolri, Budi Gunawan justru dipercaya memimpin Badan Intelijen Negara (BIN) pada tahun 2016. Ia menggantikan Sutiyoso yang saat itu menjabat sebagai Kepala BIN. Pengangkatan tersebut menjadikannya salah satu pejabat intelijen paling berpengaruh di Indonesia. Selama memimpin BIN, Budi Gunawan berperan dalam berbagai operasi intelijen strategis, termasuk pengawasan terhadap kelompok radikal, penanganan isu terorisme, serta pengamanan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan.
Ia menjabat sebagai Kepala BIN hingga tahun 2024, membuatnya menjadi salah satu kepala BIN dengan masa jabatan terpanjang dalam beberapa periode terakhir. Selama periode tersebut, ia beberapa kali menjadi sorotan publik, terutama terkait pernyataan atau kebijakan yang dianggap kontroversial. Meski demikian, ia tetap dipercaya oleh dua presiden berbeda, yakni Joko Widodo dan kemudian Prabowo Subianto, untuk mengemban tugas di bidang intelijen negara. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari lingkaran kekuasaan terhadap dirinya.
Penunjukan sebagai Anggota Wantimpres
Setelah pensiun dari BIN, Budi Gunawan kembali mendapat kepercayaan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), sebuah lembaga yang berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada kepala negara dalam menjalankan pemerintahan. Penunjukan ini menambah daftar panjang pejabat yang berpindah dari posisi eksekutif ke lembaga penasihat presiden.
Wantimpres sendiri merupakan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh yang dianggap memiliki pengalaman dan keahlian di bidang tertentu. Tugas utamanya adalah memberikan nasihat kepada presiden, baik diminta maupun tidak diminta, terkait penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan latar belakang panjang di bidang intelijen dan kepolisian, Budi Gunawan diharapkan dapat memberikan masukan strategis di bidang keamanan, pertahanan, dan stabilitas nasional.
Penunjukan ini juga memunculkan berbagai tanggapan dari pengamat politik dan masyarakat. Sebagian menilai bahwa pengalaman Budi Gunawan di bidang intelijen akan sangat berguna dalam menghadapi tantangan keamanan kontemporer, termasuk ancaman siber, terorisme, dan gejolak sosial. Namun, sebagian lainnya mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penunjukan pejabat publik, terutama yang memiliki rekam jejak kontroversial di masa lalu.
Dinamika Politik dan Tantangan ke Depan
Rekam jejak Budi Gunawan mencerminkan dinamika politik dan birokrasi di Indonesia, di mana seorang pejabat dapat berpindah dari institusi kepolisian, lembaga intelijen, hingga lembaga penasihat presiden. Perjalanan kariernya menunjukkan bagaimana loyalitas, pengalaman, dan jaringan politik berperan besar dalam menentukan posisi strategis seseorang di pemerintahan.
Sebagai anggota Wantimpres, Budi Gunawan dihadapkan pada tantangan untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Publik akan menantikan kontribusi nyata dari lembaga tersebut, terutama dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan bangsa. Apakah pengalaman panjangnya di dunia intelijen akan berdampak positif bagi kinerja Wantimpres, atau justru memunculkan pertanyaan baru mengenai peran lembaga penasihat dalam sistem pemerintahan presidensial, masih menjadi perdebatan yang menarik untuk dicermati.
Yang jelas, nama Budi Gunawan telah tercatat sebagai salah satu tokoh yang mampu bertahan di berbagai rezim pemerintahan. Dari Wakapolri, Kepala BIN, hingga kini anggota Wantimpres, perjalanan kariernya menjadi cerminan bagaimana elite keamanan dan intelijen Indonesia beradaptasi dengan perubahan lanskap politik nasional. Ke depan, publik akan terus mengawasi setiap langkah dan kebijakan yang ia ambil di kursi penasihat presiden, sembari menimbang kontribusi dan kontroversi yang menyertainya.
Komentar (0)