Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra sulit dipadamkan. Menurutnya, persoalan utama bukan semata luasnya area yang terbakar, melainkan karakteristik lahan, keterbatasan sumber air, serta kondisi cuaca yang mempercepat penyebaran api.
Karhutla di kedua wilayah itu menjadi perhatian karena dampaknya meluas, mulai dari gangguan kesehatan akibat kabut asap, terganggunya aktivitas penerbangan, hingga kerugian ekonomi. Pemerintah pusat dan daerah diminta bergerak cepat, terutama pada tahap pencegahan sebelum titik panas berkembang menjadi kebakaran besar.
Api Menjalar di Bawah Permukaan Gambut
Salah satu penyebab utama sulitnya pemadaman adalah karena banyak titik karhutla berada di lahan gambut. Pada lahan jenis ini, api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi juga menjalar ke lapisan bawah yang kaya bahan organik. Akibatnya, asap mengepul dari celah-celah tanah meski bagian atas sudah disiram air.
Kondisi itu membuat pemadaman membutuhkan volume air yang jauh lebih besar dan waktu yang lebih lama. Petugas harus memastikan lapisan gambut benar-benar basah hingga kedalaman tertentu. Jika bagian dalam masih membara, api dapat muncul kembali beberapa jam atau bahkan beberapa hari kemudian, terutama saat cuaca kembali panas dan berangin.
Karena itu, metode pemadaman di lahan gambut tidak bisa hanya mengandalkan penyemprotan dari permukaan. Diperlukan kombinasi pengeboran tanah untuk menyuntikkan air ke lapisan dalam, pembasahan berulang, serta pemantauan pascapemadaman untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa.
Keterbatasan Sumber Air dan Akses Menuju Lokasi
Faktor lain yang disebutkan adalah ketersediaan air. Sejumlah lokasi karhutla berjarak cukup jauh dari sungai, danau, atau sumber air lainnya. Pada musim kemarau, debit air sungai juga menurun sehingga pengisian ulang tangki pemadam dan penampungan untuk operasi udara menjadi lebih lambat.
Persoalan bertambah karena akses menuju titik api tidak selalu tersedia. Banyak area terbakar berada di lahan gambut terbuka, perkebunan, atau hutan sekunder yang tidak memiliki jalan memadai. Kendaraan pemadam berukuran besar sulit masuk, sehingga petugas harus memindahkan air secara bertahap dengan peralatan terbatas.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mengandalkan operasi pemadaman udara dengan helikopter pembawa air serta teknologi modifikasi cuaca untuk memperbanyak hujan di area terdampak. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi awan, kecepatan angin, dan jenis lahan yang terbakar.
Cuaca Panas dan Angin Mempercepat Penyebaran
Kondisi cuaca turut memperburuk situasi. Suhu tinggi dan curah hujan rendah membuat bahan bakar alami seperti ranting, daun kering, dan serasah gambut menjadi sangat mudah terbakar. Angin kemudian membawa percikan api ke area lain, sehingga kebakaran dapat meluas dengan cepat.
Pada lahan gambut yang kering, api bahkan dapat bertahan di bawah permukaan tanpa terlihat jelas dari atas. Kondisi ini menyulitkan deteksi dini dan membuat petugas sering kali baru menyadari keberadaan titik api setelah asap tebal muncul ke permukaan.
Pencegahan Dinilai Lebih Efektif
Dalam sejumlah kesempatan, pemerintah menekankan bahwa upaya pencegahan jauh lebih murah dan efektif dibandingkan pemadaman. Karena itu, kepala daerah diminta aktif memantau titik panas, mengawasi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, serta meningkatkan patroli di wilayah rawan.
Pemerintah daerah juga didorong melibatkan masyarakat, kelompok tani, dan perusahaan pengelola lahan dalam pengendalian karhutla. Kesiapan personel, peralatan, dan pasokan air di tingkat kabupaten dan kota menjadi bagian penting dari strategi tersebut, terutama di daerah yang secara historis sering mengalami kebakaran lahan.
Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan menjadi perhatian. Pembukaan lahan dengan cara membakar dinilai masih menjadi salah satu pemicu utama, baik yang dilakukan secara sengaja untuk membuka kebun maupun akibat kelalaian saat membersihkan lahan.
Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Karena karakteristik karhutla yang kompleks, penanganannya tidak dapat dilakukan satu institusi saja. Diperlukan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, pemerintah provinsi, serta aparat keamanan.
Koordinasi itu mencakup pertukaran data titik panas, pengerahan personel dan peralatan, penetapan status darurat di daerah, hingga pengaturan operasi pemadaman darat dan udara. Tanpa koordinasi yang rapi, bantuan yang tersedia berisiko terlambat sampai ke lokasi yang paling membutuhkan.
Bagi masyarakat, dampak karhutla yang paling langsung dirasakan adalah memburuknya kualitas udara. Kabut asap dapat memicu gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan penderita penyakit paru. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan layanan kesehatan serta membagikan masker di wilayah terdampak.
Pengungkapan penyebab sulitnya pemadaman ini menjadi penegasan bahwa penanganan karhutla memerlukan pendekatan berkelanjutan, bukan hanya respons darurat saat api membesar. Pengelolaan lahan gambut yang lebih baik, pemantauan titik panas secara rutin, dan kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar menjadi kunci agar kejadian serupa tidak berulang setiap musim kemarau.
Komentar (0)