Bandara Riyadh Diserang, Komisi VIII DPR Minta Jemaah Umrah Tak Ditelantarkan
Insiden penyerangan yang terjadi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap keselamatan para jemaah umrah dan haji Indonesia. Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera merespons kejadian tersebut dengan meminta pihak berwenang tidak menelantarkan para jemaah yang sedang berada di negara tersebut.
Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Aria Bima, mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Menurutnya, keamanan para jemaah Indonesia di luar negeri adalah prioritas utama yang harus dipastikan oleh pemerintah.
"Kami meminta pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama, untuk segera mengambil langkah-langkah preventif dan proaktif dalam menjamin keselamatan para jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi," ujar Aria Bima dalam keterangannya, Kamis (15/12).
Serangan di Bandara Riyadh
Insiden penyerangan terjadi pada Rabu (14/12) di area terminal bandara internasional yang menjadi gerbang masuk utama ke ibu kota Arab Saudi. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh beberapa orang tak dikenal yang menggunakan senjata tajam dan api. Akibatnya, sejumlah orang terluka dan fasilitas bandara mengalami kerusakan.
Para jemaah umrah Indonesia yang sedang dalam perjalanan menuju atau dari Arab Saudi pun sempat mengalami kepanikan. Beberapa di antaranya sempat terlambat melanjutkan perjalanan akibat adanya penundaan operasional bandara akibit insiden tersebut.
Kepala Bagian Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, Riyadh, sudah mengkonfirmasi adanya warga Indonesia yang terdampak insiden tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada laporan adanya korban jiwa warga Indonesia dalam peristiwa tersebut.
Langkah Darurat yang Diambil
Sebagai respons terhadap insiden tersebut, KBRI Riyadh segera mengaktifkan tim darurat. Tim tersebut melakukan koordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk memastikan keamanan para jemaah Indonesia dan membantu mereka yang membutuhkan bantuan.
"Kami sudah menghubungi para penanggung jawas travel umrah yang mengirim jemaah ke Arab Saudi untuk memastikan semua informasi terkait kondisi jemaah dan kemungkinan penundaan atau pembatalan jadwal penerbangan," kata sepekan pejabat KBRI Riyadh yang tidak mau disebutkan namanya.
Sementara itu, Kementerian Agama juga telah mengimbau para jemaah untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari petugas keamanan setempat. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau situasi dan siap memberikan bantuan jika diperlukan.
Minta Perlindungan bagi Jemaah
Dalam keterangannya, Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa perlindungan terhadap jemaah umrah dan haji adalah tanggung jawab pemerintah. Fraksi-fraksi di Komisi VIII mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menjamin keselamatan para jemaah.
"Kami meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan insiden ini, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan pihak berwenang Arab Saudi untuk mencegah hal serangan terulang kembali," tambang Aria Bima.
Para jemaah umrah yang sedang berada di Arab Saudi pun diminta untuk tetap tenang dan waspada. Mereka diimbau untuk selalu berkomunikasi dengan penanggung jawas travel umrah dan KBRI Riyadh jika mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan.
Reaksi Dunia Internasional
Insiden penyerangan di bandara Riyadh juga mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Beberapa negara lain yang memiliki warga di Arab Saudi pun memantau situasi tersebut.
Pihak berwenang Arab Saudi telah menyatakan bahwa mereka sedang melakukan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi pelaku serangan tersebut. Mereka juga menjamin bahwa keamanan di bandara dan seluruh wilayah Arab Saudi tetap terjaga.
Dalam situasi yang masih belum pasti ini, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memastikan bahwa para jemaah umrah dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman. Komisi VIII DPR RI berjanji akan terus memantau perkembangan situasi dan meminta transparansi dari pemerintah terkait langkah-langkah yang diambil.
Komentar (0)